Target Tax Ratio Masih Jauh dari Harapan, Shadow Economy Jadi Penghambat

Rabu, 27 Agustus 2025 / 10:48 WIB

ILUSTRASI. Penjualan pakaian di pasar tradisional di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/5/2025). Keinginan Prabowo mendorong tax ratio Indonesia ke kisaran 16%-18% dari produk domestik bruto (PDB) masih sulit terwujud dalam waktu dekat.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia ke kisaran 16%-18% dari produk domestik bruto (PDB) masih sulit terwujud dalam waktu dekat.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, target tax ratio pada 2029 diperkirakan hanya berada di kisaran 11,52%-15,01% dari PDB.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menegaskan bahwa persoalan rendahnya tax ratio Indonesia erat kaitannya dengan faktor struktural dan kelembagaan.

Besarnya porsi ekonomi informal (shadow economy) serta persoalan tata kelola, termasuk praktik korupsi, menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

“Besaran shadow economy menentukan juga. Ketergantungan sebuah negara pada sektor-sektor yang sifatnya informal berbanding terbalik dengan besaran tax ratio,” ujar Yon dalam Webinar ISEI, Selasa (26/8).

Yon menjelaskan, berdasarkan kajian literatur, terdapat empat kelompok utama yang menentukan besarnya tax ratio.

Pertama, faktor pembangunan ekonomi, seperti tingkat pendidikan, pendapatan per kapita, dan jumlah populasi.

Kedua, struktur ekonomi, terutama besarnya porsi sektor informal yang berbanding terbalik dengan tingkat tax ratio.

Ketiga, faktor institusional, yang mencakup efektivitas reformasi, tingkat korupsi, kekuatan institusi, dan kepercayaan publik.

Keempat, adanya gap pajak yang terdiri dari gap administrasi dan gap kebijakan.

Gap administrasi terjadi ketika penerimaan pajak seharusnya bisa terkumpul, namun gagal terealisasi akibat pemeriksaan atau penagihan yang tidak optimal.

Sementara itu, gap kebijakan muncul akibat pilihan pemerintah yang secara sengaja memberikan insentif atau fasilitas pajak tertentu.

Senada dengan itu, Founder DDTC, Darussalam, mengungkapkan bahwa banyak titik kebocoran pajak yang selama ini menggerus penerimaan negara.

Kebocoran tersebut antara lain berasal dari praktik shadow economy, penghindaran pajak lintas negara, hingga pajak terutang yang tidak dibayarkan.

Menurut Darussalam, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat shadow economy terbesar di dunia.

Aktivitas ini mencakup kegiatan ekonomi yang tidak tercatat maupun ilegal. Ia memperkirakan, skala shadow economy Indonesia mencapai 23,8% dari PDB.

“Ini yang jadi tantangan, bagaimana hal-hal ilegal bisa dipajaki, tapi tidak dalam konteks melegalkan hal-hal yang memang sudah ilegal tersebut,” kata Darussalam.