Menaker Yassierli umumkan kebijakan UMP 2026 tidak seragam, fokus pada dinamika ekonomi daerah dan KHL. Payung hukum PP.
Kemkeu mencatat defisit APBN mencapai 2,02% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau dengan nominal Rp 479,7 triliun hingga Oktober 2025.