Istana menyebut, penyadapan yang menyasar sejumlah pejabat publik dan Kepala Negara merupakan bentuk pelanggaran hukum yang sangat serius.
Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) setelah ditetapkan tersangka.