| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.470.000 6.000 0,24%
USD/IDR 16.725 21,00 0,13%
IDX 8.680 -6,50 -0,07%
KOMPAS100 1.193 -0,69 -0,06%
LQ45 856 1,54 0,18%
ISSI 309 -0,79 -0,25%
IDX30 439 0,89 0,20%
IDXHIDIV20 507 2,23 0,44%
IDX80 134 0,08 0,06%
IDXV30 139 0,07 0,05%
IDXQ30 139 0,58 0,42%

BPK Soroti Aturan Pajak Transaksi Saham, Berpotensi Tekan Penerimaan Negara

Rabu, 17 Desember 2025 / 13:15 WIB

ILUSTRASI. Gedung BPK (KONTAN/Muradi) BPK menyoroti pengaturan pajak atas transaksi penjualan saham yang berpotensi menimbulkan pengenaan PPh lebih rendah

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pengaturan pajak atas transaksi penjualan saham dan instrumen derivatif berupa kontrak berjangka yang dinilai berpotensi menimbulkan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) lebih rendah serta ketidakpastian hukum.

Dalam laporan Ikhitisar Hasil Pemeriksaan Semester I-2025, BPK mengungkapkan bahwa hingga kini masih berlaku Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.

Regulasi tersebut dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan regulasi di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

BPK mencatat, regulasi di BEI saat ini mengenal tiga jenis pasar saham, yakni pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah transaksi penjualan saham pada tahun 2024 yang tercatat sebagai transaksi di bursa efek, tetapi dilakukan melalui pasar negosiasi.

Transaksi di pasar negosiasi memungkinkan penggunaan harga saham di bawah harga pasar. Atas transaksi tersebut, dikenakan PPh final sebesar 0,1%.

Kondisi ini dinilai membuka peluang terjadinya pengenaan PPh yang lebih rendah dibandingkan potensi pajak yang seharusnya diterima negara.

"Akibatnya, terdapat potensi pengenaan PPh atas transaksi penjualan saham yang lebih rendah," tulis BPK dalam laporannya, dikutip Rabu (17/12).

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak melakukan evaluasi secara komprehensif atas analisis dampak penerapan regulasi transaksi penjualan saham dan derivatif berupa kontrak berjangka.

Hal ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan regulasi perpajakan dan optimalisasi penerimaan perpajakan.