Defisit APBN Melebar di Awal Tahun, Dampak Geopolitik Mulai Terasa

Reporter: Arif Ferdianto, Dendi Siswanto, Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tekanan geopolitik global, khususnya memanasnya konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran, mulai menekan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Hingga akhir Maret, defisit anggaran tercatat melebar signifikan, dipicu lonjakan belanja negara yang jauh melampaui pertumbuhan pendapatan.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, defisit APBN per 31 Maret 2026 mencapai Rp 240,1 triliun atau setara 0,93% dari produk domestik bruto (PDB).

Angka ini melonjak 140,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 99,8 triliun atau 0,41% dari PDB.

Pelebaran defisit terjadi karena ketimpangan antara pendapatan dan belanja negara. Hingga Maret, pendapatan negara baru mencapai Rp 574,9 triliun atau 18,2% dari target tahunan.

Meski masih tumbuh 10,5% secara tahunan, laju ini belum mampu mengimbangi derasnya realisasi belanja.

Di sisi penerimaan, pajak masih menjadi penopang utama dengan realisasi Rp 394,8 triliun atau tumbuh 20,7% secara tahunan. Namun, pertumbuhan ini mulai melambat dibandingkan dua bulan pertama tahun ini yang sempat mencapai 30,4%.

Sebaliknya, belanja negara justru melesat lebih cepat. Hingga akhir Maret, realisasinya mencapai Rp 815 triliun atau 21,2% dari pagu APBN, melonjak 31,4% dibandingkan tahun lalu.

Kenaikan tajam terutama terjadi pada belanja kementerian/lembaga (K/L) yang tumbuh 43,4% menjadi Rp 281,2 triliun, serta belanja non-K/L seperti subsidi energi dan pembayaran bunga utang yang melonjak 51,5%.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, lonjakan belanja di awal tahun merupakan strategi pemerintah untuk meratakan penyerapan anggaran sepanjang tahun.

“Saya ingin menciptakan belanja pemerintah tumbuh hampir merata sepanjang tahun, jangan sampai menumpuk di akhir tahun,” ujarnya.

Ancaman Harga Minyak dan Risiko Defisit

Ke depan, tekanan terhadap APBN diperkirakan masih berlanjut, terutama dari lonjakan harga minyak dunia.

Pemerintah memperkirakan, jika harga minyak rata-rata mencapai US$ 100 per barel, defisit APBN 2026 berpotensi melebar hingga 2,9% dari PDB, mendekati batas aman 3%.

Meski demikian, pemerintah memastikan ruang fiskal masih cukup untuk menahan gejolak. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak naik hingga akhir tahun.

Kebutuhan tambahan subsidi akan ditopang oleh saldo anggaran lebih (SAL) yang saat ini mencapai sekitar Rp 420 triliun.

Namun, kalangan ekonom mengingatkan risiko yang mengintai jika harga energi global terus bertahan tinggi.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, tanpa penyesuaian harga domestik, defisit berpotensi membengkak dan memaksa pemerintah menambah penerbitan surat utang di tengah kondisi global yang tidak pasti.

Menurutnya, langkah tersebut berisiko karena tingginya suku bunga dan potensi rendahnya minat investor. “Menaikkan harga BBM adalah kepastian, ini masalah timing saja,” ujarnya.

Dengan tekanan eksternal yang masih kuat dan kebutuhan belanja yang tinggi, pemerintah dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan fiskal sekaligus menahan dampak ekonomi ke masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News