Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Maret 2026 mencatat defisit sebesar Rp 240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pelebaran defisit ini terutama dipicu laju belanja negara yang meningkat jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pendapatan negara baru mencapai Rp 574,9 triliun atau 18,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp 3.153,6 triliun.
Baca Juga: Defisit APBN Awal 2026 Tembus Rp 54,6 Triliun, Belanja Melonjak Tajam
Meski tumbuh 10,5% secara tahunan (year on year/yoy), angka ini belum mampu mengimbangi lonjakan belanja negara yang mencapai Rp 815 triliun atau 21,2% dari pagu, dengan pertumbuhan tinggi 31,4% yoy.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kondisi defisit ini merupakan bagian dari desain APBN. "Memang anggaran kita desain defisit," ujarnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, percepatan belanja di awal tahun sengaja dilakukan agar dampak ekonomi lebih cepat terasa dan merata sepanjang tahun. Konsekuensinya, defisit pada triwulan I menjadi lebih besar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca Juga: Celios: Perlu Pergeseran Belanja Agar Defisit APBN Terjaga
Selain defisit anggaran, keseimbangan primer juga tercatat minus Rp 95,8 triliun. Untuk menutup kebutuhan tersebut, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp 257,4 triliun atau 37,3% dari target APBN.
Penerimaan Pajak Tumbuh
Dari sisi penerimaan, realisasi pajak hingga Maret 2026 mencapai Rp 394,8 triliun atau 16,7% dari target, dengan pertumbuhan signifikan 20,7% yoy.
Pemerintah menilai capaian ini mencerminkan strategi fiskal yang mulai berdampak pada aktivitas ekonomi.
"Strategi kita mulai berhasil," kata Purbaya.
Namun, kinerja penerimaan lain belum sepenuhnya solid. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp 67,9 triliun, turun 12,6% yoy.
Baca Juga: Defisit APBN 2025 Diprediksi Mencapai 2,6% dari PDB, Ini Faktor Pendorongnya
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 112,1 triliun atau terkontraksi 3% yoy.
Di sisi belanja, akselerasi terjadi hampir di seluruh pos. Belanja pemerintah pusat menjadi pendorong utama dengan realisasi Rp 610,3 triliun atau melonjak 47,7%.
Rinciannya, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp 281,2 triliun (tumbuh 43,4%), sementara belanja non-K/L naik lebih tinggi 51,5% menjadi Rp 329,1 triliun. Adapun transfer ke daerah relatif stabil di Rp 204,8 triliun.
Ketimpangan laju pertumbuhan antara pendapatan dan belanja inilah yang memperlebar defisit APBN pada awal tahun.
APBN Jadi Peredam Gejolak
Pemerintah menegaskan APBN tetap berfungsi sebagai peredam gejolak (shock absorber) di tengah ketidakpastian global. Kombinasi antara penerimaan yang tumbuh dan belanja yang dipercepat dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Belanja negara yang melonjak 31,4% yoy jauh melampaui pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu. Tingkat penyerapan anggaran pada kuartal I-2026 juga mencapai 21,2%, lebih tinggi dari rata-rata historis sekitar 17%.
Baca Juga: Defisit APBN 2026 Terancam, Simak Strategi Pemerintah
Purbaya menekankan, strategi percepatan ini bertujuan agar belanja negara memberi dampak ekonomi yang lebih konsisten sepanjang tahun. Meski menyebabkan defisit melebar di awal, pemerintah memastikan kondisi fiskal tetap terkendali.
“Yang jelas kita monitor terus pendapatan dan belanja sepanjang tahun. Kita amat berhati-hati,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News












