Defisit APBN 2025 Melebar: Risiko Bunga Tinggi dan Tekanan Likuiditas Mengintai

Jumat, 09 Januari 2026 / 06:00 WIB

ILUSTRASI. Realisasi defisit APBN 2025 mencapai 2,92% PDB, lebih tinggi dari target. (KONTAN/Fransiskus Simbolon)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Desember. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target awal defisit APBN 2025 yang sebesar 2,78% terhadap PDB.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, realisasi defisit anggaran yang lebih tinggi dari target tersebut mencerminkan kebijakan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tertahannya penerimaan negara.

Menurut Josua, pelebaran defisit terjadi karena pendapatan negara belum mencapai target tahunan, sementara belanja tetap dipertahankan guna menahan perlambatan daya beli masyarakat dan aktivitas usaha.

Meski demikian, Josua menekankan posisi defisit masih berada di bawah batas aman 3% terhadap PDB.

Namun, ia mengingatkan bahwa pelebaran defisit membawa sejumlah risiko terhadap perekonomian. Risiko utama muncul dari sisi pembiayaan, di mana kebutuhan penerbitan surat utang pemerintah menjadi lebih besar.

"Biaya bunga dapat naik dan pada gilirannya mempersempit ruang belanja produktif di tahun-tahun berikutnya," ungkap Josua kepada Kontan, Kamis (8/1/2026).

Risiko kedua, terjadi tekanan pada likuiditas dan penyaluran kredit, karena pembiayaan pemerintah yang besar dapat menyerap kapasitas pendanaan di pasar keuangan, terutama bila perbankan dan investor memilih instrumen pemerintah dibanding menyalurkan dana ke sektor usaha.

Risiko ketiga adalah tekanan terhadap nilai tukar dan stabilitas pasar keuangan. Defisit yang melebar cenderung meningkatkan kebutuhan pembiayaan dan memperbesar sensitivitas ekonomi terhadap arus modal, khususnya di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Meski demikian, Josua menilai pelebaran defisit dapat memberikan dampak positif jangka pendek apabila digunakan untuk belanja yang memiliki dampak tinggi terhadap kegiatan ekonomi dan pembiayaannya terserap dengan baik di pasar domestik tanpa lonjakan biaya bunga.

“Yang perlu diwaspadai adalah jika pelebaran defisit berulang karena penerimaan struktural yang lemah dan belanja yang semakin kaku, sehingga beban bunga tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penerimaan negara,” ujarnya.

Untuk 2026, Josua mencatat defisit dalam Undang-Undang APBN 2026 ditetapkan sekitar 2,68% terhadap PDB atau mendekati 2,7%, yang mencerminkan upaya konsolidasi fiskal secara bertahap dibandingkan realisasi 2025.

Dalam skenario dasar, defisit berpeluang bertahan di kisaran 2,7% jika pemulihan penerimaan pajak berlanjut seiring membaiknya aktivitas ekonomi dan belanja negara semakin tepat sasaran.

Namun, defisit juga berpotensi mendekati 2,9% apabila tekanan global meningkat, harga komoditas melemah, basis pajak belum pulih, serta biaya bunga naik akibat pelemahan nilai tukar.

"Sehingga sebagian pos belanja dan pembiayaan menjadi lebih mahal. Dengan kata lain, rentang 2,7%–2,9% PDB lebih mencerminkan perbedaan antara kondisi yang mendukung konsolidasi dan kondisi yang memaksa pemerintah kembali menambah penyangga ekonomi," ungkap Josua.

Ia juga menegaskan, kunci menjaga defisit tetap aman adalah menjaga kredibilitas pembiayaan, menahan kenaikan beban bunga, serta memastikan setiap tambahan belanja negara berdampak nyata pada produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan penerimaan negara.