/2026/03/25/1437321227.jpg "Defisit APBN 2026 Terancam, Simak Strategi Pemerintah")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah-langkah antisipasi jika terjadi lonjakan belanja energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Hal tersebut perlu dilakukan, agar defisit APBN 2026 tidak melewati batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), di tengah potensi kenaikan harga minyak global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, salah satu pendekatan yang dipertimbangkan adalah kebijakan work from home (WFH) yang dinilai dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi mendorong aktivitas ekonomi jika dijalankan dengan tepat.
"Kalau saya WFA, ternyata ekonomi larinya kenceng, lebih kenceng dari dugaan kita, kan nggak apa juga. Saya nggak (perlu) hemat (efisiensi APBN), karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik, pajak saya juga naik, inline dengan itu, kan saya untung juga," ujarnya kepada awak media di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Baca Juga: Efisiensi Anggaran dan WFH Pasca-Lebaran Berisiko Tekan Penerimaan Pajak Kuartal II
Purbaya menjelaskan, pendekatan yang digunakan pemerintah bukan sekadar melihat dampak parsial, melainkan secara menyeluruh (general equilibrium), di mana aktivitas ekonomi yang meningkat dapat menjadi penopang penerimaan negara.
Di sisi lain, pertimbangkan efisiensi aktivitas kerja (WFH) dengan memilih hari kerja yang minim dampak terhadap produktivitas. Ia mencontohkan kebijakan WFH pada hari Jumat karena dinilai memiliki jam kerja paling pendek, sehingga dampaknya terhadap output ekonomi relatif kecil.
Langkah ini menjadi penting, mengingat konsumsi energi biasanya meningkat saat periode Lebaran, seiring naiknya mobilitas dan konsumsi masyarakat
Saat ini, anggaran subsidi dan kompensasi energi tercatat sekitar Rp 382 triliun. Purbaya menyebut, pemerintah telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario kenaikan harga minyak hingga US$ 97 per barel sepanjang tahun.
Dalam skenario tersebut, defisit APBN berpotensi menembus 3% jika tidak ada langkah kebijakan tambahan. Namun, pemerintah menegaskan telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
“Kalau tidak melakukan apa-apa memang bisa lewat 3%. Tapi kalau kita ambil langkah, hasilnya bisa berubah,” jelasnya.
Sejumlah opsi yang disiapkan antara lain peningkatan penerimaan dari sektor komoditas seperti batu bara melalui kebijakan ekspor, penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produk batu bara, hingga optimalisasi pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan penerimaan basis pajak.
Selain itu, pemerintah juga melakukan efisiensi belanja negara. Salah satu langkah konkret adalah penyisiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang diperkirakan menghasilkan penghematan sekitar Rp 80 triliun.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Harga BBM Bersubsidi Tak Naik, Purbaya: Bantalan Fiskal APBN Aman
“Jadi masih banyak ruang yang bisa kita optimalkan. Karena kita sudah hitung itu, semua probability kita hitung," ujar Purbaya.
Ia menegaskan, pemerintah telah menghitung berbagai kemungkinan risiko dan menyiapkan langkah antisipasi secara komprehensif. Dengan berbagai skenario tersebut, bantalan fiskal dinilai masih cukup kuat untuk menjaga stabilitas APBN.
“Semua kemungkinan sudah kita hitung. Bantalan kita masih cukup,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
