Reporter: Rezha Hadyan | Editor: Yudho Winarto
Dalam koteks ini, Menlu Retno menyampaikan rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggara workshop internasional guna meningkatkan kapasitas diplomat perempuan ASEAN di sektor negosiasi perdamaian.
Indonesia juga terus meningkatkan kapasitas dan jumlah peacekeepers perempuan. Langkah ini diambil karena perempuan memiliki kemampuan alami dalam memenangkan hati dan pikiran komunitas lokal, yang sangat diperlukan bagi keberhasilan Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP).
Berdasarkan data tertanggal 31 Desember 2018, 77 peacekeepers perempuan Indonesia tengah bertugas di berbagai MPP PBB, dari total 3.062 peacekeepers Indonesia.
“Indonesia akan terus tingkatkan jumlah ini, seperti dengan 20 personel polisi perempuan yang telah siap ditempatkan di Republik Afrika Tengah (MINUSCA) sebagai Formed Police Units (FPUs), dan 26 polisi perempuan Indonesia juga siap untuk dikirim ke berbagai MPP sebagai Individual Police Officers (IPO),” ujar Menlu Retno.
Pertemuan DK PBB mengenai isu “Wanita, Perdamaian, dan Keamanan di Wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara” diselenggarakan oleh Pemerintah Jerman, Peru, dan Inggris dengan dukungan Indonesia.
Pertemuan mengambil format “Arria-Formula”, yaitu diskusi informal DK PBB untuk memajukan tukar pandang secara lebih bebas, interaktif dan terbuka, dengan menghadirkan pula pandangan negara-negara non-anggota DK PBB serta berbagai pakar, akademisi, dan masyarakat sipil.
Hadir pada Pertemuan Arria-Formula antara lain Menteri dari Indonesia, Jerman, Kuwait, Belgia, Inggris, dan Republik Dominika.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News