Badan Otorita Sebut Giant Sea Wall Bakal Diprioritaskan di Jakarta dan Semarang

Selasa, 10 Februari 2026 / 09:38 WIB

ILUSTRASI. Proyek infrastruktur tanggul laut raksasa Teluk Jakarta (TRIBUNNEWS/JEPRIMA)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) memastikan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) akan segera dibangun dalam rangka mengantisipasi ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob yang kian mengkhawatirkan di pesisir utara.

Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf mengungkapkan, pemerintah telah mengantongi hasil studi mendalam di Teluk Jakarta dan Jawa Tengah. Salah satu kota yang menjadi prioritas yakni Semarang yang saat ini kerap mengalami banjir rob.

“Dengan kondisi seperti itu, maka yang dijadikan percontohan untuk pembangunan awal adalah Teluk Jakarta dan daerah Semarang dan sekitarnya. Oleh karena itu simultanis program, kita akan melaksanakan kegiatan di Teluk Jakarta dan di daerah Semarang dan sekitarnya. Titiknya sudah ada,” ujar Didit di Kantor Kemenko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Senin (9/2).

Didit menjelaskan, urgensi pembangunan di Semarang didasari oleh kondisi riil lapangan di mana ketinggian rob telah mencapai 7 cm hingga 9 cm saat hujan turun. Hal ini berdampak langsung pada operasional fasilitas publik, termasuk bandara yang harus terus dipompa agar tetap berfungsi, serta penambahan 26 unit pompa injeksi sebagai penanganan darurat.

Selain Semarang, BOPPJ juga memetakan kerentanan di wilayah Jawa Tengah lainnya mulai dari Pekalongan, Kendal, Brebes, Tegal, Sayung, hingga Grobogan. Menurut Didit, kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun GSW bukan sekadar proyek beton di laut, melainkan upaya melindungi peradaban dan ekonomi di Pulau Jawa.

Dalam pelaksanaannya, BOPPJ akan berada di bawah koordinasi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pengarah. Tim teknis juga akan melibatkan lintas kementerian seperti ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, hingga BRIN sebagai pengarah riset.

Proyek ini diproyeksikan sebagai megaproyek jangka panjang dengan standar ketahanan bangunan yang didesain mampu mencapai 100 hingga 200 tahun. Didit menganalogikan ambisi ini dengan keberhasilan Belanda dalam mengelola wilayah yang berada di bawah permukaan laut agar tetap layak huni secara berkelanjutan.

"Maka ini pekerjaan panjang. Ini heritage untuk Indonesia. Jadi legend seperti kami bangun Candi Borobudur, ini harus bertahan 100-200 tahun," pungkasnya.