Reporter: Rezha Hadyan | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P Marsudi menegaskan, Indonesia terus memberikan dukungan terhadap proses perdamaian di Kolombia.
Hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang membahas perkembangan proses perdamaian antara Pemerintah Kolombia dengan kelompok angkatan bersenjata revolusioner atau FARC, di Markas Besar PBB, New York, Rabu (23/1).
Menlu RI menyampaikan, atas permintaan Pemerintah Kolombia, pada tahun 2015 Menlu RI dan delegasi Indonesia ke Kolombia untuk membagi pengalaman proses perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM.
Oleh karenanya Indonesia sangat senang pada tahun 2016, Pemerintah Kolombia dan FARC berhasil menyepakati “the Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace,” mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun.
“Indonesia percaya Pemerintah Kolombia memiliki komitmen kuat untuk memajukan proses perdamaian di Kolombia,” kata Menlu Retno melalui keterangan pers yang diterima oleh Kontan.co.id pada Kamis (24/1)
Lebih lanjut Menlu Retno menekankan bahwa keberhasilan implementasi perjanjian damai antara Pemerintah Kolombia dan FARC, sangat bergantung kepada komitmen seluruh pihak yang terlibat.
Dalam upaya mendukung implementasi perjanjian damai Kolombia, Menlu Retno menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan Kolombia mendukung program program pasca-konflik khususnya demobilisasi, perlucutan senjata dan reintegrasi (DDR).
“Proses reintegrasi dan pembangunan perdamaian pasca-konflik yang efektif adalah kunci dari keberhasilan implementasi perjanjian damai,” tegas mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu.
Dalam konteks ini, Menlu RI mencontohkan program kerja sama Oil Palm for Peace yang sedang dilakukan dengan Kolombia. Program tersebut bertujuan mengkonversi lahan koka menjadi komoditas yang produktif seperti minyak kelapa sawit dan karet.
Ia mengungkapkan program Oil Palm for Peace , bisa membantu integrasi sosio-ekonomi pasca konflik di Kolombia.
Selain proses reintegrasi, Menlu Retno juga menekankan pentingnya tantangan-tantangan terhadap keamanan di Kolombia terus dikelola secara tepat, guna mendorong keberhasilan proses perdamaian. Dia bilang penegakan hukum juga harus terus memperhatikan hak asasi manusia
Menlu Retno juga menegskan perlunya kedua belah pihak menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama. Hal ini mengingat kesuksesan proses perdamaian bergantung pada seberapa jauh masing-masing pihak menghormati komitmennya.
Dalam pertemuan kali ini, Menlu Retno juga menekankan pentingnya seluruh anggota DK PBB menyatukan pandangan dalam membantu Kolombia menuju perdamaian yang stabil dan abadi. Dukungan DK PBB dan masyarakat internasional diperlukan agar proses perdamaian berjalan mulus.
Penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah Kolombia dan FARC tahun 2016 merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang berhasil mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 50 tahun dan salah satu konflik terlama di dunia.
Pemerintah Kolombia kemudian meminta bantuan PBB untuk menjadi pihak ketiga dari perjanjian damai Kolombia untuk mengawal implementasi kesepakatan perjanjian damai.
DK PBB menyambut positif permintaan ini dengan membentuk UN Verification Mission in Colombia telah bertugas sejak akhir tahun 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
