Reporter: Rezha Hadyan | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, politik luar negeri Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap isu pemberdayaan perempuan bagi perdamaian.
Hal tersebut ia sampaikan ketika menjadi pembicara kunci dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai isu “What’s Next for Women, Peace and Security in the Middle East and North Africa: The Potential of National Action Plans” di Markas Besar PBB, New York, Kamis (24/1) waktu setempat.
“Saya ingin melihat pemberdayaan perempuan di seluruh dunia untuk menjadi agen perdamaian, agen toleransi dan agen kesejahteraan,” kata Menlu Retno dalam keterangan pers yang diterima oleh Kontan.co.id pada Jumat (25/1)
Menlu Retno menyampaikan rasa bangga bahwa dalam 15 tahun terakhir, sekitar 50% diplomat baru Indonesia merupakan perempuan.
Di tingkat nasional, peran perempuan dalam pemerintahan juga terus meningkat, di mana 25% Menteri kabinet Indonesia adalah perempuan dan memegang posisi strategis.
“Sebagai Menlu perempuan, saya sangat suportif terhadap isu perempuan, oleh karena itu undangan untuk menjadi pembicara kunci langsung saya konfirmasi,” ungkap dia.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu juga menyambut baik bahwa kesadaran dunia akan arti penting isu “Wanita, Perdamaian, dan Keamanan” semakin meningkat, termasuk di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara.
Namun demikian, peningkatan tersebut tidak terjadi secara merata. Menurut Menlu RI, di beberapa belahan dunia, perempuan masih menghadapi tantangan besar, sebagai akibat dari terus berlangsungnya konflik, kekerasan dan ketidakstabilan kawasan. Sering kali perempuan dan anak-anak harus menanggung beban konflik yang lebih besar.
“Perempuan memegang peranan penting di dalam pencegahan konflik, manajemen konfik, dan bina damai pasca konflik. Karenanya, masyarakat internasional perlu terus mendorong penguatan peran perempuan dalam penanganan perdamaian dan keamanan internasional,” tegas Menlu Retno
Lebih lanjut ia juga menekankan tiga poin penting yang perlu diutamakan untuk mendorong penguatan peran perempuan dalam penanganan perdamaian dan keamanan.
Pertama, setiap negara perlu membentuk National Action Plans (NAPs) / Rencana Aksi Nasional, sebagai titik awal upaya bersama seluruh pemangku kepentingan. Rencana aksi nasional tersebut perlu meliputi antara pemberdayaan dan pemberian hak politik, ekonomi, dan sosial bagi perempuan.
Kedua, kemitraan adalah kunci untuk meningkatkan kapasitas negara mengimplementasikan NAPs. Dalam mengimplementasi NAPs dibutuhkan antara lain kepemimpinan yang kuat, proses yang inklusif, koordinasi yang efektif, serta peningkatan kapasitas hukum dan institusi.
Ketiga, diperlukan komitmen politik yang kuat untuk berinvestasi pada hal-hal yang dapat meningkatkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan nasional dan setiap tahap proses perdamaian. “Investing in women equals investing in peace”, demikian ditekankan Menlu Retno.
Dalam koteks ini, Menlu Retno menyampaikan rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggara workshop internasional guna meningkatkan kapasitas diplomat perempuan ASEAN di sektor negosiasi perdamaian.
Indonesia juga terus meningkatkan kapasitas dan jumlah peacekeepers perempuan. Langkah ini diambil karena perempuan memiliki kemampuan alami dalam memenangkan hati dan pikiran komunitas lokal, yang sangat diperlukan bagi keberhasilan Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP).
Berdasarkan data tertanggal 31 Desember 2018, 77 peacekeepers perempuan Indonesia tengah bertugas di berbagai MPP PBB, dari total 3.062 peacekeepers Indonesia.
“Indonesia akan terus tingkatkan jumlah ini, seperti dengan 20 personel polisi perempuan yang telah siap ditempatkan di Republik Afrika Tengah (MINUSCA) sebagai Formed Police Units (FPUs), dan 26 polisi perempuan Indonesia juga siap untuk dikirim ke berbagai MPP sebagai Individual Police Officers (IPO),” ujar Menlu Retno.
Pertemuan DK PBB mengenai isu “Wanita, Perdamaian, dan Keamanan di Wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara” diselenggarakan oleh Pemerintah Jerman, Peru, dan Inggris dengan dukungan Indonesia.
Pertemuan mengambil format “Arria-Formula”, yaitu diskusi informal DK PBB untuk memajukan tukar pandang secara lebih bebas, interaktif dan terbuka, dengan menghadirkan pula pandangan negara-negara non-anggota DK PBB serta berbagai pakar, akademisi, dan masyarakat sipil.
Hadir pada Pertemuan Arria-Formula antara lain Menteri dari Indonesia, Jerman, Kuwait, Belgia, Inggris, dan Republik Dominika.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
