Ekonom: Belanja Fiskal Harus Bergerak Agar BI Bisa Turunkan Suku Bunga

Jumat, 11 Juli 2025 / 13:12 WIB

ILUSTRASI. Perekonomian yang lesu membutuhkan mesin ganda, yakni fiskal yang ekspansif dan moneter yang akomodatif. (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Perekonomian yang lesu membutuhkan mesin ganda, yakni fiskal yang ekspansif dan moneter yang akomodatif. Ekonom menilai, Bank Indonesia masih punya ruang menurunkan suku bunga, tapi harus menunggu langkah fiskal bergerak lebih dulu

Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menyampaikan, peluang Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuannya (BI Rate) akan melihat momentum fiskal dari pemerintah, dalam hal ini belanja APBN di paruh kedua tahun ini.

"Harus disadari bahwa perekonomian kita digerakkan fiskal. Harapan akan belanja pemerintah yang lebih kencang dan aggresif di Semester II-2025 menjadi kunci berputarnya roda perekonomian melalui penyediaan likuiditas serta mendorong aktivitas ekonomi," ungkap Banjaran kepada Kontan, Jumat (11/7).

Ia menambahkan, saat ini sektor industri masih cenderung wait and see menanti realisasi belanja pemerintah. Maka dari itu, langkah fiskal perlu lebih dulu dioptimalkan agar bisa menciptakan permintaan pembiayaan, terutama untuk modal kerja sektor industri.

“Jadi fiskal dulu yang perlu bergerak, di saat manufaktur dan dunia usaha lain mulai bergerak, saat itu waktu paling pas untuk mendorong pembiayaan untuk memastikan demand created direspons dengan supply yang pas,” pungkas Banjaran.

Menurut Banjaran, penugasan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana amanat undang-undang pastinya akan melihat secara komprehensif terkait dengan situasi perekonomian, sehingga nantinya akan tercermin dari kebijakan BI Rate.

"BI dalam hitungan kami masih berpeluang untuk menurunkan suku bunga minimal satu kali lagi, setidaknya di akhir kuartal III ataupun di kuartal IV," ungkap Banjaran.

Saat ini BI sudah berada dalam posisi pro-growth dengan sejumlah kebijakan yang telah diambil sebelumnya, seperti penurunan suku bunga ke level 5,50% pada Mei 2025, serta penyaluran insentif likuiditas perbankan untuk memastikan aliran modal terjaga. Di pasar uang, kondisi juga sempat dibuat flush pada bulan Juni lalu, guna menjaga kelancaran sistem keuangan.

Banjaran melanjutkan, stabilitas dalam negeri perlu dijaga dengan memastikan aliran modal terjaga, kurs stabil dan inflasi terkendali. Di sisi lain, amanat undang P2SK memberi BI tanggung jawab baru untuk mendukung pertumbuhan melalui instrumen suku bunga, aktivitas jual beli SBN (Surat Berharga Negara) di pasar sekunder, maupun dengan KLM (Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial).