Tok! Banggar DPR RI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2026, Ini Rinciannya

Jumat, 22 Agustus 2025 / 19:20 WIB

ILUSTRASI. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati Asumsi Dasar Makro untuk RAPBN Tahun Anggaran 2026. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati Asumsi Dasar Makro untuk RAPBN 2026 dalam rapat pengambilan keputusan tentang RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2026.

Berdasarkan hasil kesepakatan, pertumbuhan ekonomi 2026 ditetapkan sebesar 5,4% dan inflasi 2,5%.

"Disepakati bahwa asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan pada RAPBN 2026, saya nyatakan disepakati dan disetujui," ujar Misbakhun, pimpinan Komisi XI DPR, Jumat (22/8).

Adapun rincian asumsi makro yang disetujui untuk merancang Postur APBN 2026 adalah sebagai berikut:

-Pertumbuhan ekonomi: 5,4% (yoy)

-Inflasi: 2,5% (yoy) Imbal hasil (yield)

-Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun : 6,9%

-Nilai tukar Rupiah : Rp16.500 per dollar USD

-Harga minyak mentah atau ICP : US$70 per barel

-Lifting minyak : 610.000 barel per hari/rbph

-Lifting gas bumi : 984.000 setara minyak bumi per hari/rbsmph

Sementara, target pembangunan pada RAPBN 2026 yakni:

-Tingkat pengangguran terbuka : 4,44%-4,96%

-Rasio gini : 0,377 - 0,380

-Tingkat kemiskinan ekstrem : 0 - 0,05%

-Tingkat kemiskinan : 6,5 - 7,5%

-Indeks Modal Manusia : 0,57

-Indeks Kesejahteraan Petani : 0,7731

-Proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95%

-GNI per capita : US$5.520

Baca Juga: Dari Janji Politik ke RAPBN 2026

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut APBN 2026 dirancang menjadi cukup kuat sebagai jangkar stabilisasi, bukan sebagai jangkar ketidakpastian.

APBN tahun depan juga didesain agar mampu menjadi instrumen yang bisa mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, melakukan transformasi ekonomi serta meneruskan pembangunan nasional sesuai dengan program prioritas pemerintah.

"Seluruh program prioritas sudah masuk APBN KiTa dan APBN tetap terjaga kredibel. Ini adalah message yang sangat penting, banyak yang tadinya khawatir bahwa dengan program yang terlalu besar, berubah banyak, maka APBN akan mengalami pressure yang luar biasa," ujarnya.

Rapat pengambilan keputusan ini dihadiri oleh Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rohmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar.

Rapat didahului oleh laporan Panja Pertumbuhan, Panja Penerimaan dan Panja Defisit yang dibacakan oleh tiga orang pimpinan Komisi XI DPR termasuk Misbakhun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai perwakilan pemerintah pun menyepakati laporan dari tiga panja itu. Kemudian, pemerintah dan DPR menyepakati asumsi dasar makro RAPBN 2026 itu.

Adapun Rapat Kerja ini sudah berlangsung sejak pagi, dimulai dengan pemamapatan Asumsi Dasar makro dan Rancangan APBN 2026 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memaparkan Asumsi Dasar Makro pada Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di depan Komisi Keuangan DPR.

Sri Mulyani memaparkan asumsi dasar ekonomi makro yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pekan lalu pada Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8).