Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan baru mendatang diperkirakan masih akan mengandalkan utang sebagai sumber pembiayaan anggaran. Sebab, penerimaan negara tidak sebanding dengan rencana belanja pemerintah.
Seperti diktehui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyampaikan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Sidang Kabinet Paripurna DPR RI.
KEM-PPKF ini akan menjadi acuan pemerintah dan DPR RI dalam melakukan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2025 untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menariknya, pendapatan negara diperkirakan akan mencapai kisaran 12,14% hingga 12,36% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara, belanja negara diperkirakan akan mencapai lebih tinggi yakni pada kisaran 14,59% hingga 15,18% PDB.
Artinya, pada tahun depan diperkirakan pemerintah akan lebih mengandalkan utang untuk mendanai kekurangan anggaran belanja. Apalagi, pemerintahan Prabowo mendatang memiliki program-program ambisius seperti program makan siang gratis.
Baca Juga: Susun APBN 2025, Sri Mulyani Mengaku Sudah Berkomunikasi dengan Tim Prabowo
Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pemerintahan baru tetap akan mengandalkan utang dalam memenuhi program-program ambisiusnya.
"Tentu (mengandalkan utang), karena penarikan utang baru merupakan pendanaan alternatif yang juga sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Senin (20/5).
Menurutnya, dengan indikasi rasio pendapatan yang relatif rendah ketimbang rasio belanja negara, ini memperkuat argumen yang mengatakan bahwa pada tahun depan pemerintah masih akan mengandalkan pendanaan alternatif sebagai tambahan pendanaan utama.
"Rencana pemerintahan baru dalam mengerek penerimaan pajak belum terlihat dari target rasio yang ditetapkan oleh pemerintahan saat ini, sehingga sekali lagi di tahun awal tentu mendorong penarikan utang baru perlu dipertimbangkan secara seksama apalagi jika melihat dengan tren peningkatan imbal hasil dari surat utang ini diterbitkan oleh pemerintah," katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan defisit APBN 2025 berada pada rentang 2,45% hingga 2,82% dari PDB. Dirinya juga memastikan rasio utang akan tetap dalam batas manageable di kisaran 37,98% hingga 38,71% PDB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
