kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Realisasi Belanja Negara Baru 84,5% dari Target, Ini Penjelasan Kemenkeu


Sabtu, 16 Desember 2023 / 15:36 WIB
Realisasi Belanja Negara Baru 84,5% dari Target, Ini Penjelasan Kemenkeu
Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. Realisasi Belanja Negara Baru 84,5% Dari Target, Ini Penjelasan Kemenkeu.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Realisasi belanja negara per 12 Desember 2023 baru sebesar Rp 2.588,2 triliun atau 84,5% dari target dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 mencapai Rp 3.117,2 triliun.

Dengan demikian, masih ada sisa anggaran sebesar Rp 529 triliun dibelanjakan pemerintah sampai akhir tahun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyampaikan, salah satu belanja yang akan dikucurkan pemerintah adalah berbagai subsidi dan kompensasi termasuk bahan bakar minyak (BBM), dengan alokasi lebih dari Rp 85 triliun.

"Di paruh kedua bulan Desember ini, ada belanja sekitar Rp 500 triliun lebih, antara lain untuk pembayaran subsidi dan kompensasi yang mencapai lebih dari Rp 85 triliun. Itu menjadi bagian dari belanja besar di akhir tahun," ujar Isa, Jumat (15/12).

Baca Juga: Jelang Tutup Tahun, Penerimaan Pajak Sudah Lampaui Target

Menurutnya, penyerapan belanja yang masih berada pada level 80% memang lazim terjadi di pengujung tahun. "Karena memang beberapa kontrak itu ditunggu sampai kontrak selesai dan biasanya akhir tahun," katanya.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menambahkan, pihaknya akan menggenjot belanja di sisa akhir tahun ini. Pertama, dengan meyakinkan kontrak-kontrak tersebut bisa sampai dicairkan.

Kedua, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) akan selalu melakukan monitoring terhadap kementerian dan lembaga pemerintah (K/L) dan mendeteksi apabila ada kendala-kendala yang bersifat teknis. Mulai dari masalah internet hingga kendala sistem.

Ketiga, melakukan koordinasi dengan K/L untuk mendorong percepatan penyerapan belanja-belanja. Keempat, menginstruksikan seluruh KPPN di Indonesia untuk menambah jam kerja.

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Realisasi APBN 2024 Digenjot Sejak Awal Tahun

Adapun realisasi belanja negara hingga 12 Desember 2023 mengalami kontraksi 4,1% year on year (yoy). Di sisi lain, realisasi pendapatan negara tercatat Rp 2.553,2 triliun, dengan realisasi penerimaan pajak Rp 1.818,2 triliun atau 94,2% dari target dalam Pepres No. 75/2023.

Sehingga, defisit anggaran sejauh ini hanya Rp 35 triliun atau 0,17% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mewanti-wanti kualitas belanja negara 2024. Jika belanja tahun depan kembali turun, maka laju pertumbuhan ekonomi pada 2024 bisa menjadi terbatas.

"Pertumbuhan 2024 masih memerlukan belanja atau permintaan domestik sebagai mesin pertumbuhan ekonomi," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×