Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia mengapresiasi proses reformasi kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global atau global value chain.
Reformasi kebijakan yang dipandang baik, salah satunya, adalah untuk kemudahan berinvestasi dengan menghapuskan secara bertahap beberapa batasan dalam penanaman modal asing (PMA).
Baca Juga: Menko Airlangga ingin perkuat peran Indonesia dalam global value chain
"Batasan-batasan yang sebelumnya ada telah mengurangi arus investasi ke Indonesia dan malah lari ke Vietnam," ujar Chief Economist East Asia and Pacific Bank Dunia Aaditya Mattoo pada Selasa (28/1) di Jakarta.
Untuk menarik PMA dan memperoleh manfaat dari PMA tersebut, Bank Dunia menganjurkan agar Indonesia memiliki sumber tenaga kerja yang berdaya saing. Pasalnya, Bank Dunia melihat tingkat upah di Indonesia setengah dari tingkat upah di China.
Oleh karenanya, Bank Dunia mengimbau agar pemerintah bersungguh-sungguh dalam meningkatkan keterampilan pekerja Indonesia. Ini pun agar investor tidak kewalahan dalam mengatasi masalah yang terjadi dan tidak perlu mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri
Baca Juga: Bank Dunia: Daya saing Indonesia dalam global value chain belum maksimal
"Apalagi kan izin kerja untuk tenaga ahli asing di Indonesia dibatasi. Di Indonesia perbandingannya adalah 73 tenaga ahli asing per 100.000 pekerja dalam negeri. Sementara di Malaysia rasionya 858 tenaga ahli asing per 100.000 pekerja," terang Aaditya.
Dengan kondisi yang ada, Bank Dunia juga memaparkan adanya kemungkinan resiko yang akan dihadapi Indonesia saat masuk dalam global value chain.
Pertama, Bank Dunia melihat resiko yang timbul dari reformasi kebijakan yang dibuat oleh Indonesia sendiri. Reformasi kebijakan tersebut dipandang membantu, tetapi dikhawatirkan masih belum bisa menjawab semua hambatan kunci dalam lemahnya partisipasi Indonesia dalam rantai ini.
Baca Juga: BI proyeksikan ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh hingga 5,5% tahun 2020
Kedua, dari negara-negara lain yang nampak memperlemah perlindungan sosial dan lingkungan untuk menarik global value chain. Perlindungan ini dinilai mampu oleh Bank Dunia dalam memfasilitasi partisipasi dalam global value chain dan menghindari dampak negatifnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
