| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.947.000 0 0,00%
USD/IDR 16.843 41,00 0,24%
IDX 8.265 -25,61 -0,31%
KOMPAS100 1.168 -3,76 -0,32%
LQ45 839 -2,54 -0,30%
ISSI 296 -0,31 -0,10%
IDX30 436 -0,20 -0,04%
IDXHIDIV20 521 0,94 0,18%
IDX80 131 -0,34 -0,26%
IDXV30 143 0,44 0,31%
IDXQ30 141 0,17 0,12%

NASIONAL / MAKROEKONOMI

Target Pajak Konglomerat Dilonggarkan, Beban Bergeser ke Kelas Menengah?

Rabu, 11 Februari 2026 / 22:15 WIB

ILUSTRASI. Prabowo Subianto bertemu 5 konglomerat RI di Hambalang (Instagram/@Sekretariat.Kabinet)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

Senada, Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menjelaskan bahwa WP besar yang dikelola Kanwil LTO seluruhnya merupakan badan usaha, bukan wajib pajak orang pribadi, sesuai PER-17/PJ/2025.

Jenis pajak yang dipungut meliputi PPh Badan, PPN, hingga PPnBM.

Menariknya, di tengah penurunan target Kanwil LTO, pemerintah justru menaikkan target pada jenis pajak utama.

Target PPh Badan dinaikkan 35,16% atau sekitar Rp 113 triliun dari realisasi 2025, sementara target PPN dan PPnBM melonjak 26% atau sekitar Rp 250 triliun.

Menurut Fajry, kondisi ini menegaskan bahwa penurunan target WP besar bukan berarti beban pajak berkurang, melainkan dialihkan.

“Kalau target wajib pajak besar diturunkan, pasti ada tambahan target untuk wajib pajak lainnya,” katanya.

Ia melihat pemerintah akan menempuh dua strategi. Pertama, intensifikasi pajak yang lebih luas dengan memperbanyak wajib pajak yang diawasi. Langkah ini sejalan dengan rencana mengalihkan sekitar 4.000 Account Representative (AR) menjadi pemeriksa pajak, yang diperkirakan akan meningkatkan penerbitan SP2DK.

Strategi kedua adalah penggalian potensi dari shadow economy dan penguatan penegakan hukum. Namun, Fajry menilai opsi pertama lebih realistis dalam jangka pendek, karena pemajakan sektor bayangan belum menunjukkan kemajuan signifikan.

Meski dinilai relatif lebih minim distorsi terhadap ekonomi, strategi memperluas basis pajak juga menyimpan risiko.

“Basis pajaknya lebih luas, tapi risiko shortfall penerimaan juga lebih tinggi,” pungkas Fajry.

Dengan demikian, pelonggaran target pajak konglomerat pada 2026 mencerminkan pilihan realistis pemerintah menghadapi volatilitas ekonomi global. Namun, tantangan terbesarnya adalah menjaga keseimbangan agar beban fiskal tidak semakin menekan kelas menengah dan pelaku usaha kecil.