Kejar Ekonomi 8%, Airlangga Genjot Industri Elektronik dan Semikonduktor

Kamis, 12 Februari 2026 / 16:27 WIB

ILUSTRASI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (KONTAN/Lailatul Anisah)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah terus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan produktivitas, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan.

Di tengah dinamika rantai pasok global dan tuntutan standar internasional, penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab menjadi elemen strategis dalam memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun mendatang.

“Untuk mencapainya, kita perlu mendorong produktivitas nasional melalui pertumbuhan industri dan penyiapan tenaga kerja yang kompeten, termasuk di sektor elektronik sebagai salah satu industri unggulan dalam Making Indonesia 4.0,” tutur Airlangga dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026),

Airlangga juga menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%, dengan laju PDB per tenaga kerja diperkirakan meningkat lebih dari 3%. Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi.

Dalam konteks penguatan sektor industri, data menunjukkan bahwa hingga triwulan IV tahun 2025, sektor elektronik berkontribusi sekitar 1,6% terhadap total PDB nasional, dengan pertumbuhan sebesar 4,13% (yoy). Pemerintah mendorong agar sektor ini terus meningkatkan inovasi dan memperluas keterlibatan dalam Global Value Chain (GVC), seiring dengan peningkatan standar ketenagakerjaan dan tata kelola industri.

Penerapan prinsip Responsible Business Conduct (RBC) dan Human Rights Due Diligence (HRDD) dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing industri Indonesia di pasar global. Standar internasional seperti United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights serta ILO MNE Declaration menjadi rujukan dalam memastikan praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia dan mendukung pekerjaan yang layak (decent work).

Pemerintah juga mengapresiasi pelaksanaan Program Resilient, Inclusive, and Sustainable Supply Chain (RISSC) dan RBC yang diinisiasi oleh ILO bersama Pemerintah dan pelaku industri, serta didukung oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang. Program tersebut dinilai sejalan dengan komitmen Indonesia untuk memperkuat praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip OECD serta mendorong rantai pasok yang lebih tangguh dan inklusif.

Selain penguatan sektor elektronik, Pemerintah juga tengah mengembangkan ekosistem industri semikonduktor sebagai bagian dari strategi meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global. Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekosistem Industri Semikonduktor Indonesia sedang dilakukan, disertai kerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan di Jerman dan Amerika Serikat guna mendukung penguatan teknologi, riset, dan inovasi.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya kolaborasi tripartit antara Pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam membangun industri yang berdaya saing sekaligus menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan perlindungan hak asasi manusia.

“Kami berharap forum ini dapat memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan daya saing industri sekaligus memastikan kualitas lingkungan kerja yang layak, sehingga Indonesia mampu membangun rantai pasok yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Airlangga.