Target Pajak Konglomerat Dilonggarkan, Beban Bergeser ke Kelas Menengah?

Rabu, 11 Februari 2026 / 22:15 WIB

ILUSTRASI. Prabowo Subianto bertemu 5 konglomerat RI di Hambalang (Instagram/@Sekretariat.Kabinet)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai melonggarkan target penerimaan pajak dari kelompok wajib pajak besar atau konglomerat pada 2026.

Melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Kanwil LTO), target penerimaan dipatok Rp 688,7 triliun, turun 6,26% dibandingkan target 2025 sebesar Rp 734,71 triliun.

Meski turun, kontribusi Kanwil LTO tetap signifikan karena menyumbang 29,21% dari target penerimaan pajak nasional 2026 yang mencapai Rp 2.357,7 triliun. Penurunan ini memunculkan sorotan, mengingat belanja negara tetap dirancang ekspansif.

Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute, Ariawan Rahmat, menilai langkah tersebut sebagai sinyal pergeseran strategi fiskal.

Secara teori, target pajak biasanya tumbuh seiring kenaikan produk domestik bruto (PDB) dan inflasi. Karena itu, penurunan target dari WP besar dinilai tidak lazim.

“Ini mengindikasikan pemerintah mengakui adanya risiko makroekonomi yang serius atau sedang mengubah strategi pemungutan pajak,” ujar Ariawan. Menurut Ariawan, ada tiga alasan utama di balik pelonggaran target pajak konglomerat.

Pertama, struktur WP besar di Indonesia sangat bergantung pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan kelapa sawit. Ketergantungan ini membuat penerimaan pajak sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Jika harga batu bara, nikel, atau crude palm oil (CPO) melemah, laba perusahaan besar akan tertekan dan setoran pajak otomatis turun. Penyesuaian target dinilai sebagai langkah antisipatif agar APBN tidak terlalu bergantung pada windfall profit yang bersifat siklikal.

Kedua, lonjakan penerimaan pajak pada 2024–2025 sebagian besar ditopang efek kebijakan satu kali, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Efek kejut kebijakan tersebut tidak berulang.

“Karena itu pemerintah mau tidak mau harus memasang angka yang lebih realistis,” kata Ariawan.

Ketiga, berbagai insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance yang dinikmati investor besar, khususnya di sektor hilirisasi, kini mulai memasuki fase optimal. Insentif ini memang menggerus basis pajak dalam jangka pendek, tetapi diharapkan mendorong investasi dan kapasitas produksi jangka panjang.

Namun, pelonggaran target pajak konglomerat membawa konsekuensi lanjutan. Jika target dari WP besar diturunkan sementara target nasional tetap naik, maka beban penerimaan berpotensi bergeser ke segmen lain.

“Secara matematis, tekanannya akan berpindah ke wajib pajak orang pribadi kelas menengah dan UMKM,” ujar Ariawan.

Risiko ini dinilai sensitif, mengingat kelas menengah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir justru mengalami tekanan. Ariawan mengingatkan soal potensi penurunan moralitas pajak jika kebijakan ini tidak dikawal dengan pengawasan yang kuat.

“Tanpa pengawasan ketat, kebijakan ini bisa dipersepsikan sebagai pelonggaran bagi kelompok elit,” tegasnya.

Selanjutnya