Pemerintah Alokasikan Rp 58 Triliun untuk Program 3 Juta Rumah di Tahun 2026

Kamis, 12 Februari 2026 / 13:29 WIB

ILUSTRASI. Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 58 triliun, untuk mendukung program 3 juta rumah. (SETNEG/BPMI Setpres)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 58 triliun, untuk mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2026.

Anggaran tersebut digelontorkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai modal penyelenggaraan perumahan tahun ini.

Menteri PKP, Maruarar Sirait memerinci, anggaran ini bakal dialokasikan ke beberapa program prioritas yakni rumah subsidi melalui skema Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) rumah komersial serta Kredit Program Perumahan (KPP).

"Untuk tahun 2026, pemerintah menetapkan prioritas APBN sektor perumahan pada FLPP, BSPS, PPN DTP Rumah Komersial, dan Kredit Program Perumahan (KPP) dengan dukungan anggaran Rp 58 triliun," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (11/2/2026).

Ara menargetkan, anggaran ini nantinya akan menjangkau pembangunan 790.000 unit rumah yang bakal disalurkan pada program tersebut. Dia bilang, terkhusus untuk program BSPS, pihaknya bakal memulai proyek tersebut pada akhir Maret 2026.

"Kesiapan Kementerian PKP untuk mulai menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 pada akhir Maret, agar manfaat program dapat segera dirasakan oleh masyarakat," terangnya.

Di samping itu, Ara turut menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP TA 2025 mencapai Rp 4,54 triliun atau 96,21% dari pagu efektif, dengan nilai kinerja 100% berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan.

Selain itu, Kementerian PKP mencatat realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP Tahun 2025 sebesar 278.865 unit, yang diklaim tertinggi sepanjang sejarah rumah subsidi.

Di sisi pembiayaan kreatif, pelonggaran GWM BI mendorong pembiayaan 86.388 unit rumah komersial, KUR Perumahan menyalurkan Rp5,4 triliun kepada 12.107 debitur UMKM, serta Program CSR membangun dan merenovasi 9.701 unit rumah rakyat.