Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya akan memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Oleh karena itu, Hadi menyebut, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan secara detail mengenai dugaan kebocoran data NPWP tersebut.
"Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil Dirjen Pajak, hari Jumat," kata Hadi usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024), dikutip dari Antaranews.
Baca Juga: Waspada Modus Penipuan Mengatasnamakan Pegawai Pajak, Kenali Tandanya
Tak hanya Dirjen Pajak, dia menyebut juga akan memanggil pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk mengevaluasi dugaan kebocoran data NPWP tersebut.
"Minggu ini, saya akan panggil Dirjen Pajak. Kemudian, dari BSSN, termasuk Kemenkominfo untuk kami evaluasi permasalahannya apa secara detail supaya tidak terjadi hal serupa" ujarnya.
Menurut Hadi, mereka bersama-sama akan mendalami faktor penyebab hingga celah kelemahan yang membuat data NPWP itu diduga mengalami kebocoran.
"Apakah Ditjen (Direktorat Jenderal) Pajak juga pada waktu itu sebagai bagian dari tidak yang menyimpan datanya di PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) 2? Ini juga bisa, dan apa kira-kira kelemahan sehingga bisa terjadi hal seperti ini," katanya.
Baca Juga: Imbas Kebocoran 6 Juta Data NPWP, DPR Bakal Panggil Menko Polhukam dan Menkominfo
Namun, Hadi menegaskan bahwa pihaknya bersama BSSN sedang melakukan validasi data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diduga bocor tersebut.
“Kemudian, kami juga saat ini bekerja sama dengan BSSN, masih melaksanakan validasi terkait data yang dibocorkan, di antaranya adalah nomor telepon, NIK dan NPWP,” ujarnya.
Selain itu, menurut Hadi, tim internal dari Kemenkeu sebelumnya juga sudah menindaklanjuti dugaan kebocoran tersebut bersama BSSN.
“Tim pengamanan Kemenkeu ini sudah menindaklanjuti secara internal dan melibatkan tim BSSN. Kami dari Kemenko Polhukam terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait kebocoran ini,” katanya.
Kabar kebocoran data NPWP dan NIK diungkapkan oleh akun X pegiat keamanan siber Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/2024).
Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP di sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300 per dollar AS).
Baca Juga: Data NPWP Diduga Dijual Hacker Bjorka, Cek Cara Membuat NPWP Online 2024
DJP bantah
Diberitakan Kompas.com sebelumnya, DJP membantah dugaan kebocoran 6 juta data NPWP, termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
"Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak," kata dia dalam keterangannya pada 20 September 2024.
Dia juga mengungkapkan DJP sudah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN, dan Polri untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Kasus Peretasan Data Bisa Mengusik Target Penerimaan Pajak
Kemudian, Dwi mengatakan, DJP berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP.
Untuk memitigasi risiko kejahatan siber, DJP mengimbau agar para Wajib Pajak untuk turut menjaga keamanan data masing-masing dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menko Polhukam Panggil Dirjen Pajak Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP pada Jumat Ini", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/23/18335371/menko-polhukam-panggil-dirjen-pajak-terkait-dugaan-kebocoran-data-npwp-pada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
