Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Media sosial tengah ramai memperbincangkan terkait bocornya data Wajib Pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari sejumlah toko penting.
Laporan kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh akun X, Teguh Aprianto dengan akun @secgron. Teguh sendiri bukan merupakan orang sembarangan. Pasalnya, dirinya merupakan konsultan keamanan siber yang berbasis di Jakarta.
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no Hp, email, dll," tulis Teguh dalam akun X pribadinya, dikutip Rabu (18/9).
Baca Juga: Banyak Telepon Mengganggu? Ini 3 Cara Mencegah PanggilanSpam atau Tidak Dikenal
Dalam tangkapan layar yang dibagikan, terdapat sejumlah data yang bocor dari sejumlah toko penting. Mulai dari Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Kemudian ada juga anak buah Sri Mulyani, yakni Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani dan Stafsus Yustinus Prastowo.
Adapun data-data tersebut dibocorkan oleh hacker Bjorka yang saat itu juga menyerang data-data masyarakat Indonesia pada 2022 lalu.
Baca Juga: Kominfo Buka Suara Soal Kebocoran Data BPJS Ketenagakerjaan
Menanggapi hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mendalami terkait informasi kebocoran data yang beredar tersebut.
"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Dwi kepada Kontan.co.id, Rabu (18/9).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
