Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis mengatakan, anggota dewan memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto dan Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk rapat di Gedung DPR RI pada Senin (23/9/2024).
Pemanggilan itu terkait dugaan kebocoran data pribadi enam juta penduduk Indonesia yang bersumber dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Salah satunya data Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Besok pagi kami mau rapat dengan Polhukam dengan Kominfo, besok pagi," ujar Kharis di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (22/9/2024).
Rapat dengan Hadi dan Budi Arie besok hanya membahas mengenai kebocoran data. Berhubung anggota DPR periode 2019-2024 masih bisa rapat sebelum masa jabatannya habis, kata dia, maka mereka menggelar rapat dengan para menteri itu.
"Kita hadirkan Polhukam sekalian. Kita rapat besok pagi," ucap dia.
Baca Juga: Wajib Pajak Bisa Gugat DJP Terkait Kebocoran 6 Juta Data NPWP
Kharis mengungkit amanat dari Komisi I DPR dalam beberapa rapat di masa lalu ketika terjadi kebocoran data.
Dalam setiap rapatnya, Komisi I DPR selalu menanyakan langkah-langkah dan evaluasi dari Budi Arie demi menghindari kebocoran data di Indonesia.
"Nyatanya kemarin bocor lagi kan, nah besok kita rapatkan," imbuh dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran enam juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NPWP, termasuk data dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Jokowi sudah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi secepatnya.
"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Menurut dia, kebocoran data tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara lain.
"Semua data mungkin karena keteledoran password atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak. Tempatkan yang berbeda bisa menjadi ruang untuk ruang diretas hacker," ungkap Jokowi.
Kabar kebocoran data ini diungkapkan oleh akun X Teguh Aprianto @secgron pada Rabu kemarin.
Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual enam juta data NIK dan NPWP.
Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300).
Baca Juga: Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Pengamat: Wajib Pajak Bisa Gugat DJP
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Komisi I DPR Panggil Menko Polhukam-Menkominfo Buntut Kebocoran 6 Juta Data NPWP", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/22/12373061/komisi-i-dpr-panggil-menko-polhukam-menkominfo-buntut-kebocoran-6-juta-data.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
