Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali membuka tender proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Tercatat proyek IKN yang ditawarkan sekitar Rp 13 triliun.
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menyampaikan, Menteri PUPR telah melaporkan bahwa progres pembangunan IKN telah mencapai 27% pada satu hingga dua pekan lalu.
Endra menyebut, sudah banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di IKN. Endra menerangkan, sebelum berinvestasi, investor akan melihat apa saja yang dilakukan pemerintah terkait dengan IKN. Sebab itu, pada tahap awal pembangunan IKN akan menggunakan APBN.
Endra mengatakan, pembangunan infrastruktur dasar pada tahap awal menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membangun IKN.
"Kalau sudah liat keseriusan pemerintah, investor akan masuk," ujar Endra di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (2/5).
Endra menjelaskan, investasi yang dilakukan investor tidak serta merta langsung dilakukan. Investor akan melihat progres pembangunan IKN. Dari hal itu, investor akan menyampaikan interest.
Baca Juga: Realisasi Belanja Modal Kementerian/Lembaga Capai Rp 23,47 Triliun di Kuartal I 2023
Kemudian, investor akan menyampaikan letter of interest (LoI). Setelah menyampaikan LoI, investor tidak serta merta melakukan realisasi investasi.
Biasanya, investor akan terlebih dahulu melakukan perencanaan dan feasibility study.
"Tapi kita optimis dengan perkembangan yang ada," ucap Endra.
Lebih lanjut, Endra mengatakan, 30% dari dana pembangunan IKN sekitar Rp 466 triliun akan menggunakan APBN. Sisanya sebanyak 70% dana akan menggunakan KPBU dan swasta.
Endra mencontohkan, pembangunan di zona 1A kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) menggunakan APBN. Kemudian zona 1B campuran antara anggaran pemerintah dan investasi.
"Jadi kalau selama ini bilang investor ga ada yang tertarik ya memang bagaimana harus kita dulu yang masuk, itu perlu diluruskan, government subsidi dulu masuk. Kalau pemerintah udah kelihatan serius, baru mereka akan support," jelas Endra.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyampaikan, pembangunan fasilitas infrastruktur di IKN masih dalam proses on the track.
Kemudian juga untuk investasi, Otorita IKN telah menerima cukup banyak letter of interest (LoI). Tercatat, telah ada 167 LoI dari sekitar 16 negara.
"50% dari LoI ini domestik, 50% lainnya adalah dari asing dan itu tentu kami sekarang dalam proses menyeleksi, mana saja yang memang sesuai dan kemudian juga serius di dalam mengajukan permohonan untuk ikut membangun IKN Nusantara," ujar Bambang saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Senin (3/4).
Sebelumnya pada Januari lalu diputuskan bahwa akan ada 16.990 orang yang akan dipindahkan ke IKN. Terdiri dari 11.200 ASN, sekitar 1.600 personel Polri dan sisanya atau sekitar 3.000 lebih personel TNI.
Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe menerangkan, 70% rumah dinas ASN, TNI dan Polri di IKN nantinya tidak bisa dijual belikan. Hal tersebut lantaran kepemilikannya menjadi milik negara.
Pertimbangan 70% hunian akan menjadi milik negara, menurut Dhony, ASN maupun TNI/Polri yang bekerja di IKN akan selalu ada pembaharuan. Sehingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tidak akan menjadi kota yang ditinggali para pensiunan.
Selain itu ASN yang baru ditugaskan ke IKN nantinya tidak tinggal jauh dari tempat mereka bekerja. Sedangkan 30%-nya hunian tersebut dapat dimiliki oleh ASN, TNI dan Polri.
"Kemudian, 30% itu bisa dimiliki oleh ASN maupun Hankam (TNI/Polri) atau masyarakat umum. Dan ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka nanti setelah ada infrastrukturnya siap, beserta sarana prasarana yang layak yang diperlukan oleh warga untuk tinggal," jelas Dhony.
Baca Juga: Kementerian PUPR Targetkan Infrastruktur Penunjang KTT ASEAN Selesai Awal Mei 2023
Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, proyek senilai Rp 13 triliun berasal dari 10 tender proyek.
Pertama, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN 1. Proyek tersebut memiliki kode tender 84906064 yang memiliki nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 1,7 triliun yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023.
Tercatat, sudah ada 60 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada 18 April 2023 dengan kategori klasifikasi usaha non kecil (besar). Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penandatanganan kontrak pada 28 Juli 2023.
Kedua, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN 2. Proyek tersebut memiliki kode tender 84907064 yang memiliki nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 1,5 triliun yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023.
Tercatat, sudah ada 43 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada 18 April 2023 dengan kategori klasifikasi usaha non kecil (besar). Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penandatanganan kontrak pada 28 Juli 2023.
Ketiga, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN 3. Proyek tersebut memiliki kode tender 84908064 yang memiliki nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 1,1 triliun yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023.
Tercatat, sudah ada 43 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada 18 April 2023 dengan kategori klasifikasi usaha non kecil (besar). Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penandatanganan kontrak pada 28 Juli 2023.
Keempat, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN 4. Proyek tersebut memiliki kode tender 84908064 yang memiliki nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 1,5 triliun yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023.
Tercatat, sudah ada 59 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada 19 April 2023 dengan kategori klasifikasi usaha non kecil (besar). Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penandatanganan kontrak pada 28 Juli 2023.
Kelima, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun Polri dan BIN. Proyek tersebut memiliki kode tender 84904064 yang memiliki nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 1,5 triliun yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023.
Baca Juga: Kementerian PUPR Tingkatkan Fasilitas Labuan Bajo Dukung KTT ASEAN
Tercatat, sudah ada 43 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada 18 April 2023 dengan kategori klasifikasi usaha non kecil (besar). Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penandatanganan kontrak pada 28 Juli 2023.
Keenam, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun pasukan pengamanan presiden (paspampres). Proyek tersebut memiliki kode tender 84905064 yang memiliki nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 1,8 triliun yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023.
Tercatat, sudah ada 56 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada 18 April 2023 dengan kategori klasifikasi usaha non kecil (besar). Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penandatanganan kontrak pada 28 Juli 2023.
Ketujuh, pembangunan jalan di dalam KIPP : paket pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik termasuk jalan akses.
Proyek tersebut memiliki kode tender 84875064 yang memiliki nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 690,65 miliar yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023.
Tercatat, sudah ada 69 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada 14 April 2023 dengan kategori klasifikasi usaha besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penandatanganan kontrak pada 14 Juni 2023.
Kedelapan, pembangunan jalan di dalam KIPP : paket pembangunan jalan feeder (distrik) di kawasan IKN.
Baca Juga: Kementerian PUPR dan BUJT Kembali Berikan Diskon Tarif 12 Ruas Tol Saat Arus Balik
Proyek tersebut memiliki kode tender 84860064 yang memiliki nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 1,3 triliun yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023.
Tercatat, sudah ada 75 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada 12 April 2023 dengan kategori klasifikasi usaha besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penandatanganan kontrak pada 8 Juni 2023.
Kesembilan, pembangunan jalan bebas hambatan seksi 6A : segmen riko - rencana outer ring road IKN.
Proyek tersebut memiliki kode tender 84841064 yang memiliki nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 1,5 triliun yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023.
Tercatat, sudah ada 61 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada 10 April 2023 dengan kategori klasifikasi usaha besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penandatanganan kontrak pada 13 Juni 2023.
Kesepuluh, pembangunan pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP) (IKN); 3 unit; 319 Ha; F; K; MYC.
Proyek tersebut memiliki kode tender 84774064 yang memiliki nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 485 miliar yang menggunakan APBN tahun anggaran 2023.
Tercatat, sudah ada 57 peserta yang mengikuti tender sejak tanggal dibuatnya tender pada 4 April 2023 dengan kategori klasifikasi usaha besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penandatanganan kontrak pada 22 Juni 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
