Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS akhir-akhir ini menjadi sorotan banyak pihak. Apalagi ditambah dengan sikap pemerintah yang memutuskan untuk tidak memulangkan kurang lebih 600 orang terduga teroris pelintas batas atau foreign terrorist fighter (ftf) di Suriah tersebut.
Keputusan pemerintah ini tentu menuai banyak respons, tak terkecuali dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan, seharusnya pemerintah turun tangan dan membawa ke-600 orang tersebut ke jalur hukum di Indonesia.
Baca Juga: Istana Kepresidenan: Anggota ISIS eks WNI berstatus tanpa kewarganegaraan
Alasannya, saat ini Indonesia memiliki Undang-Undang (UU) baru mengenai Terorisme yang dapat menjerat para ftf dan memberi hukuman berat pada mereka.
"Sekarang kenapa UU-nya nggak mau kita pakai? Menurut saya ya adili mereka nanti yang bersalah dihukum berat, itu juga kan ada anak-anak yang tidak bersalah. Mungkin saja ada orang yang korban trafficking, masa dia kemudian dibuat menjadi terlunta-lunta?," ujar Ahmad saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (14/2).
Meskipun begitu, Ahmad mengerti tentu masyarakat saat ini dihantui rasa takut. Namun, ia tetap mengingatkan pada masyarakat untuk tidak meremehkan kekuatan militer yang dimiliki Indonesia.
Terlebih, kata Ahmad, saat ini Indonesia juga telah menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jadi apabila pemerintah merasa tidak dapat menangani masalah ini sendirian, maka mereka dapat meminta bantuan pada negara lain.
Baca Juga: BIN angkat bicara soal ditolaknya pemulangan WNI eks ISIS
"Jadi nggak perlu gentar juga, bergandengan tanganlah dengan dunia internasional, kan saya sarankan begitu. Kita ini anggota Dewan Keamanan PBB jadi kita bukan negara sendirian, masa kita takut menghadapi itu (ftf)?," paparnya.
Kemudian, menurut Ahmad, pertimbangan pemerintah untuk memulangkan anak-anak para simpatisan yang masih berumur di bawah 10 tahun merupakan langkah yang tepat. Ia merasa pemerintah Indonesia mampu untuk menangani hal ini, apalagi ada banyak pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.
Di luar itu, Ahmad merasa proses hukum terhadap para simpatisan juga tetap harus dijalankan, karena proses hukum ini merupakan salah satu bentuk penegakan keadilan yang sebenarnya. Apabila kemudian para simpatisan ini membahayakan keselamatan warga Indonesia, Ahmad menyarankan pihak berwenang untuk menangkap dan mengadili mereka dengan proses hukum yang sah.
Walaupun prosesnya akan sangat sulit, tetapi menurut Ahmad hal ini lebih baik daripada tidak melakukan sesuatu sama sekali. Pasalnya, itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara.
Baca Juga: Jokowi: Pemerintah tidak punya rencana memulangkan ISIS eks WNI
"Tanggung jawab tetap harus dilakukan, tetapi kalau tugas itu berat kita paham tidak gampang itu. Negara juga harus hadir menunjukkan tanggung jawabnya. Meskipun dia orang jahat, tetapi negara tidak boleh tidur, negara tetap harus bekerja mengatasi semua masalah," pungkasnya.
Intinya, Ahmad meminta agar ftf di Suriah harus diadili dengan proses hukum yang baik dan melibatkan banyak pihak. Jika dalam prosesnya mengalami kesulitan, maka pemerintah dapat meminta bantuan ke negara lain, apalagi dengan status Indonesia yang saat ini menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.
"Kita harus tampil untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu hebat. Ini negara kuat kok, sistem hukumnya makin baik, instrumen keamanannya makin bagus. Saya percaya negeri ini luar biasa kuat, masyarakatnya juga kuat, jadi kita nggak perlu gentar menghadapi mereka," kata Ahmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
