kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45672,14   1,07   0.16%
  • EMAS916.000 -1,08%
  • RD.SAHAM 0.54%
  • RD.CAMPURAN 0.26%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.10%

BIN angkat bicara soal ditolaknya pemulangan WNI eks ISIS


Rabu, 12 Februari 2020 / 22:47 WIB
BIN angkat bicara soal ditolaknya pemulangan WNI eks ISIS
ILUSTRASI. Peserta aksi yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhinneka Jaya (Barabaja) berunjuk rasa dengan membawa poster di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/2/2020). BIN menilai kebijakan pemerintah untuk tidak memulangkan eks WNI ini telah melalui berbagai

Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengatakan, keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan terduga teroris pelintas batas atau ISIS eks warga negara Indonesia (WNI) ke Indonesia.

Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk tidak memulangkan eks WNI ini tentu telah melalui berbagai pertimbangan dan juga memperhitungkan beberapa risiko.

Baca Juga: Jokowi: Pemerintah tidak punya rencana memulangkan ISIS eks WNI

"Kemarin di dalam rapat terbatas (ratas) sudah diputuskan dan sudah dijelaskan oleh Menko Polhukam, bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak memulangkan. Tentu ada risiko-risiko yang sudah diperhitungkan," ujar Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2).

Budi menambahkan, kebijakan ini tentu saja diputuskan karena pemerintah lebih memilih untuk memprioritaskan keamanan dan keselamatan 267 juta penduduk Indonesia, daripada memilih memulangkan eks WNI yang jumlahnya kurang lebih 600 orang.

"Pemerintah lebih memilih untuk melindungi segenap bangsa, ada 267 juta jiwa warga Bangsa Indonesia yang harus diprioritaskan," kata Budi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa pemerintah memang tidak berencana untuk memulangkan ISIS eks WNI di Suriah. "Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang yang ada di sana ISIS eks WNI," ujar Jokowi di Istana Negara, Rabu (12/2).

Baca Juga: Mahfud MD sebut ada laporan anak-anak dari WNI eks terduga teroris di Turki

Sikap pemerintah juga ditunjukkan dengan tidak lagi bertanggung jawab atas ISIS eks WNI tersebut. Tanggung jawab diserahkan kepada pihak yang memutuskan bergabung dengan ISIS tersebut. "Karena sudah menjadi keputusan, mereka tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan," terang Jokowi.

Langkah penolakan tersebut diambil pemerintah tentunya dengan tujuan untuk melindungi 267 juta penduduk warga Indonesia.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×