Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih belum rampung.
Itu sebabnya, naskah akademis dan draf final Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang semula direncanakan sampai ke meja DPR pada Desember ini, mundur menjadi awal Januari 2020.
Baca Juga: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan merevisi 82 UU dengan 1.194 pasal
Salah satu aspek yang belum rampung disepakati dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ialah terkait klaster ketenagakerjaan. “Aspek lapangan kerja masih dalam pembahasan dengan Menteri Ketenagakerjaan,” tutur Airlangga.
Namun, Airlangga tak menjelaskan, unsur apa yang membuat pembahasan klaster ketenagakerjaan itu tak kunjung selesai.
Airlangga mengatakan, pemerintah melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam proses penyusunan dan konsultasi publik Omnibus Law. Telah dibentuk Satuan Tugas Bersama ( Task Force) yang dipimpin oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani dengan anggota berasal dari unsur K/L, Pemda, Akademisi, serta dari KADIN sendiri.
"Pemerintah melibatkan Kadin dalam pembahasan omnibus law untuk mendapatkan masukan dan usulan agar substansi omnibus law selaras dengan kebutuhan pelaku usaha,” tutur Airlangga.
Baca Juga: Pembahasan substansi dan proses legislasi Omnibus Law berjalan paralel
Adapun Rosan mengakui, klaster terkait ketenagakerjaan ini belum dibahas sampai final lantaran karena belum menuai kesepakatan dari Kemenaker
“Justru tinggal satu ini yang belum. Masih antar kementerian yang membahas, saya tidak bisa komentari itu. Tapi itu belum final sehingga tidak dibahas khusus tenaker ini. Tinggal itu saja (yang belum selesai),” tandas Rosan.
Meski begitu, menurut Rosan, pemerintah dan Satgas Bersama Omnibus Law berupaya untuk merampungkan pembahasan tenaga kerja ini dalam waktu dekat. Hal ini agar draf final RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tetap bisa disampaikan ke parlemen sesuai target yaitu pada awal Januari 2020.
“Sampai minggu depan kita harapkan selesai dan saya yakin bakal selesai,” pungkas Rosan.
Baca Juga: Mega proyek RUU Perpajakan siap meluncur
Adapun Airlangga mengatakan, pemerintah telah mengidentifikasi sebanyak 82 UU yang mancakup 1.194 pasal yang akan diselaraskan melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Ia menerangkan bahwa satu UU bisa masuk dalam beberapa klaster, sehingga jumlah UU bukan penjumlahan total dari seluruh klaster. Artinya, apabila satu UU terkait dengan tiga klaster, maka dihitung sebagai satu UU.
Baca Juga: Soal Omnibus Law, begini pandangan Bank Dunia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
