kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.550.000   10.000   0,39%
  • USD/IDR 18.146   -1,00   -0,01%
  • IDX 5.401   28,08   0,52%
  • KOMPAS100 702   5,83   0,84%
  • LQ45 545   3,19   0,59%
  • ISSI 184   1,10   0,60%
  • IDX30 305   1,16   0,38%
  • IDXHIDIV20 404   2,57   0,64%
  • IDX80 81   0,64   0,80%
  • IDXV30 113   1,71   1,53%
  • IDXQ30 102   0,34   0,34%

DPR sahkan Perppu KPK jadi UU


Jumat, 24 April 2015 / 21:17 WIB
ILUSTRASI. Sayuran berdaun hijau salah satu makanan penurun gula darah tinggi.


Reporter: Handoyo | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi Undang-Undang (UU).

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsuddin mengatakan, dengan penetapan Perppu No 1 tahun 2015 oleh presiden tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945.

"Komisi III DPR memberikan persetujuan terhadap RUU tentang Perppu No 1 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi UU," kata Aziz, Jumat (24/4)

Dalam pendalaman terhadap beleid tersebut, komisi III DPR telah melakukan serangkaian kegiatan rapat pleno maupun rapat dengar pendapat umum untuk meminta masukkan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pembahasan Perppu tersebut.

Selain itu, komisi III juga telah melakukan rapat kerja dengan menteri Hukum dan Ham. Untuk selanjutnya, komisi III juga membuat Panitia Kerja (Panja) untuk melakukan pembahasan terhadap materi dalam RUU Perppu No 1 tahun 2015.

Aziz bilang, dari 10 fraksi yang ada di Komisi III, seluruhnya menyatakan persetujuan untuk menetapkan RUU tentang penerapan Perppu tentang komisi pemberantasan tindak korupsi menjadi UU dengan beberapa catatan.

Adapun beberapa catatan tersebut adalah dalam hal penunjukkan anggota sementara pimpinan KPK, pemerintah harus mempoerhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU No 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu meminta agar pemerintah dengan segera mempercepat proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2015-2019.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan dengan disetujuinya kebijakan tersebut diharapkan kinerja KPK menjadi lebih baik lagi. "Kinerjanya akan menjadi lebih baik," kata Yasonna.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×