kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45922,27   1,95   0.21%
  • EMAS1.343.000 -0,30%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Bapanas Klaim Jumlah Daerah Rawan Pangan Menurun pada Tahun Lalu


Selasa, 27 Februari 2024 / 14:22 WIB
Bapanas Klaim Jumlah Daerah Rawan Pangan Menurun pada Tahun Lalu
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.


Reporter: Leni Wandira | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional merilis hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dan Prevalence of Undernourishment (PoU) 2023. 

Berdasarkan hasil analisis disampaikan bahwa sejumlah kabupaten/kota masih rentan alami krisis pangan. Meskipun disebutkan kerentanan pangan nasional turun dari 14% di 2022 menjadi 13% di 2023.

“Ada 68 kabupaten/kota atau sekitar 13% daerah teridentivikasi sebagai daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3, jumlahnya menyusut sebanyak 6 kabupaten/kota jika dibandingkan dengan hasil FSVA tahun 2022 yang jumlahnya 74 kabupaten/kota atau 14% dari total daerah Indonesia," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo kepada wartawan, Selasa (27/2).

Kendati begitu, dengan menurunnya presentasi daerah rawan itu mendekatkan Indonesia pada capaian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2024. Sebagaimana telah ditargetkan pemerintah sebesar 12% atau sekitar 61 kabupaten/kota rentan rawan pangan.

Baca Juga: Total Penugasan Impor Beras Bulog Tahun Ini Mencapai 3,6 Juta Ton

“FSVA sekarang ini sudah digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, juga penurunan stunting, karena FSVA disusun menggunakan indikator yang mewakili tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.” lanjutnya.

Menurutnya, kerawanan dan krisis pangan merupakan dua hal yang berkaitan erat sehingga upaya dalam pengentasan kemiskinan akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan. 

Lebih jauh ia menyatakan bahwa Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan PoU. Kata dia, Angka PoU ini yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan.

Kemudian, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan serta pencapaian kinerja dalam RPJMN 2020-2024.

Capaian angka PoU tahun 2023 sebesar 8,53% ini mengindikasikan adanya perbaikan dibanding tahun 2022 yang awalnya sebesar 10,21%. Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan (P0) 9,54% di tahun 2022 sekarang menjadi 9,36%. 

"Ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” tambahnya.

Diketahui berdasarkan besaran PoU menurut provinsi tahun 2023, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan PoU terbesar yaitu 35,63%, sedangkan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan PoU terkecil yakni 2,17%. 

Baca Juga: BULOG: Stok Cadangan Beras Pemerintah Cukup untuk Hadapi Puasa dan Lebaran

Adapun sebanyak 85,29% provinsi di Indonesia memiliki PoU di atas target nasional (PoU>5,2%) dan 5 provinsi atau setara 14,71% di bawah target nasional. Provinsi-provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), DKI Jakarta, Banten, Bali, dan Kalimantan Selatan.

Capaian FSVA dan PoU tersebut ditegaskan Arief merupakan hasil kolaborasi kerja bersama stakeholder baik di pusat maupun daerah dalam upaya intervensi pengendalian kerawanan pangan. 




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×