/2026/02/10/156926550.jpg "Wamenkeu Janji Penerimaan Negara Tak Akan Tertinggal Meski Belanja Membengkak")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan kinerja penerimaan negara tetap terjaga meski tekanan belanja, khususnya subsidi energi, diperkirakan meningkat seiring gejolak global.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan, strategi fiskal telah disiapkan agar penerimaan tidak tertinggal dari lonjakan kebutuhan belanja.
"Penerimaan tidak akan kalah oleh lonjakan belanja, subsidi akan tepat sasaran, dan kepercayaan publik akan terus kita jaga," kata Juda dalam acara Pusdiklat Pajak, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga: DJP Waspadai Joki Coretax, Data Wajib Pajak Terancam Bocor
Ia menjelaskan, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada perekonomian domestik, mulai dari nilai tukar, tekanan fiskal, hingga peningkatan belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Di sisi lain, kenaikan harga komoditas seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) memang dapat memberikan tambahan penerimaan atau windfall. Namun, Juda mengingatkan bahwa sumber penerimaan semacam itu bersifat sementara dan tidak bisa dijadikan fondasi jangka panjang.
"Tentu saja itu tidak cukup. Windfall akan bersifat sementara tidak stabil dan tidak bisa diandalkan sebagai fondasi jangka panjang," katanya.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan empat pilar utama dalam menjaga keseimbangan fiskal menuju 2026. Pertama, penguatan basis penerimaan secara struktural melalui perluasan basis pajak yang lebih adil dan penangkapan potensi ekonomi baru, tanpa membebani wajib pajak yang sudah patuh.
"Fokus kita bukan membebani yang sudah patuh, tetapi menutup celah struktural yang selama ini memang belum tergarap secara optimal," imbuh Juda.
Kedua, penguatan kepatuhan berbasis risiko dan data. Pendekatan ini dilakukan melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna menutup celah kebocoran penerimaan.
Baca Juga: DHE SDA Diperketat Mulai April 2026, Devisa Ekspor Wajib Parkir di Bank BUMN
Ketiga, menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pertumbuhan ekonomi. Juda menekankan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Insentif pajak pun akan diarahkan untuk mendukung sektor strategis seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan hilirisasi.
"Jika pertumbuhan ekonomi terjaga, maka penerimaan akan mengikuti secara berkelanjutan," terangnya.
Keempat, transformasi sumber daya manusia (SDM) di bidang fiskal. Ia menekankan pentingnya aparatur yang kompeten, berintegritas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan analisis data.
Menurut Juda, pemerintah tidak bisa mengendalikan dinamika global seperti harga minyak atau konflik geopolitik. Namun, respons kebijakan yang tepat diyakini mampu menjaga ketahanan fiskal nasional.
"Di tahun 2026 ini kita tidak sekedar berharap keadaan membaik, kita akan memastikan bahwa apapun yang terjadi di panggung global, fiskal Indonesia tetap berdiri tegak dan solid," pungkas Juda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
