/2026/04/30/660563579.jpg "Ekonom Sebut Panda Bonds Bukan Obat Utama Selamatkan Rupiah")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Panda Bonds dinilai masih memiliki peluang besar menarik minat investor China meski di tengah munculnya keluhan dunia usaha Negeri Tirai Bambu terhadap iklim investasi di Indonesia. Namun, instrumen utang berdenominasi yuan itu dinilai bukan solusi utama untuk meredam tekanan rupiah maupun dolar AS.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan daya tarik Panda Bonds tidak bisa semata-mata dilihat dari bunga yang disebut lebih rendah dibanding Surat Berharga Negara (SBN) rupiah.
Menurutnya, obligasi yuan memang cenderung menawarkan kupon lebih rendah karena tingkat bunga di China lebih rendah dibanding pasar domestik Indonesia. Namun, biaya akhirnya tetap bergantung pada risiko nilai tukar hingga biaya lindung nilai.
Baca Juga: Menghadapi Krisis Ekonomi Global, Perempuan Pelaku Usaha Harus Bisa Adaptif
"Bunga yang lebih rendah secara nominal belum tentu berarti biaya akhir APBN pasti lebih murah, kecuali pemerintah mampu mengelola risiko kurs, biaya lindung nilai, tenor, dan penggunaan dananya secara efisien," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Kamis (14/5).
Ia menilai keluhan Kadin China terhadap sejumlah kebijakan Indonesia tetap perlu diperhatikan karena investor China tidak hanya melihat kemampuan bayar pemerintah, tetapi juga membaca kepastian regulasi dan arah kebijakan ekonomi secara keseluruhan.
Menurut Josua, sorotan terhadap regulasi, penegakan hukum, hingga kenaikan pungutan dan royalti dapat memengaruhi persepsi investor terhadap Indonesia.
Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak otomatis membuat Panda Bonds kehilangan daya tarik. Investor obligasi pemerintah, kata dia, lebih fokus pada risiko gagal bayar, stabilitas makroekonomi, hubungan bilateral, serta imbal hasil relatif dibanding instrumen obligasi di China.
"Indonesia masih memiliki daya tarik karena pertumbuhan ekonomi relatif kuat, pasar domestik besar, hubungan ekonomi dengan Tiongkok luas, dan pemerintah sedang mencari sumber pembiayaan yang lebih beragam," katanya.
Josua menambahkan Panda Bonds relevan sebagai bagian strategi diversifikasi pembiayaan pemerintah, bukan sebagai pengganti utama SBN rupiah. Instrumen tersebut juga dinilai dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis dolar AS di tengah tekanan pasar obligasi domestik.
Ia menyoroti lelang obligasi pemerintah pada 12 Mei yang mencatat permintaan terlemah dalam lebih dari setahun dengan total penawaran Rp 51,4 triliun dan rasio penawaran terhadap target hanya 1,43 kali. Kondisi itu dipengaruhi pelemahan rupiah dan kekhawatiran terhadap defisit fiskal akibat kenaikan harga minyak.
Menurut Josua, keberhasilan Panda Bonds dengan bunga kompetitif dapat sedikit mengurangi tekanan pembiayaan dari pasar domestik maupun pasar dolar. Namun, ia menegaskan instrumen tersebut tidak bisa menjadi solusi utama untuk tekanan rupiah karena akar persoalannya jauh lebih kompleks.
"Rupiah melemah karena harga minyak tinggi, kebutuhan impor energi, penguatan dolar AS, arus modal keluar, kekhawatiran fiskal, serta sentimen pasar saham dan obligasi," imbuhnya.
Ia juga mengingatkan bahwa manfaat Panda Bonds akan lebih optimal bila dana hasil penerbitan digunakan untuk kebutuhan impor dari China atau proyek dengan belanja dalam yuan.
Sebaliknya, jika dana harus dikonversi kembali ke dolar AS atau rupiah untuk pembiayaan umum, maka risiko tambahan dari nilai tukar akan tetap muncul.
Karena itu, Josua menilai penerbitan Panda Bonds sebaiknya diposisikan sebagai strategi diversifikasi pembiayaan, bukan jalan pintas mengatasi tekanan rupiah. Keberhasilan instrumen tersebut, menurut dia, sangat bergantung pada ukuran penerbitan, tenor, harga akhir, penggunaan dana, dan kredibilitas komunikasi pemerintah.
"Dalam jangka pendek, Panda Bonds dapat membantu mengurangi tekanan pembiayaan dan memberi sinyal bahwa Indonesia masih punya akses ke pasar non-dolar. Namun, instrumen ini bukan obat utama untuk rupiah," kata Josua.
Baca Juga: Prabowo Bentuk Satgas Deregulasi Atasi Hambatan Investasi, CORE Beri Tanggapan Begini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
