DPR Janji Layanan Haji Tak Berkurang meski Biaya Haji 2026 Turun

Kamis, 30 Oktober 2025 / 15:09 WIB

ILUSTRASI. Komisi VIII DPR memastikan kualitas pelayanan haji tahun depan tidak berkurang meskipun biaya haji turun menjadi Rp 87,4 juta dari sebelumnya sebesar Rp 89,4 juta.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VIII DPR memastikan kualitas pelayanan haji tahun depan tidak berkurang meskipun biaya haji turun menjadi Rp 87,4 juta dari sebelumnya sebesar Rp 89,4 juta.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, pemerintah, DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah melakukan perhitungan yang akurat untuk memastikan kualitas layanan haji tidak terganggu.

"Pembahasan kali ini luar biasa, karena dilakukan cepat dan penuh tanggung jawab. Dalam satu hari satu malam kita mampu menetapkan angka yang realistis tanpa mengurangi kualitas layanan kepada jemaah,” kata Marwan usai rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Marwan menegaskan, kualitas pelayanan haji tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan haji tahun 2026.

Marwan merinci, fasilitas akomodasi di Makkah maksimal ditetapkan 4,5 km dari masjidil Haram, sedangka di Madinah maksimal 1 km dari Masjid Nabawi.

Kemudian, menu katering pun dipastikan bercita rasa nusantara dengan juru masak asal Indonesia.

Tak hanya itu, living cost sebesar SAR 750 akan dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk uang tunai. Dengan begitu, biaya yang benar-benar ditanggung oleh jamaah setelah pelunasan menjadi Rp 23,1 juta.

"Kami berkomitmen memastikan pelayanan terbaik tetap diberikan, mulai dari transportasi, konsumsi, hingga layanan Armuzna, semuanya sudah dikunci dengan kualitas terbaik,” kata Marwan.

Marwan menjelaskan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 2026 terdiri dari dua komponen yakni biaya yang bakal ditanggung jamaah sebesar Rp 54,1 juta atau 62% dari total biaya, dan biaya dari nilai manfaat pengelolan keuangan haji sebesar Rp 33,2 atau 38%.

Menurut Marwan, komposisi ini tidak membebani keuangan BPKH, bahkan masih surplus hingga Rp 149 miliar.

"Dengan adanya surplus tersebut, kita memastikan BPKH tidak terbebani terlalu berat dan tetap memiliki cadangan untuk subsidi di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menilai, postur biaya haji tahun 2026 cukup moderat, lantaran Kemenhaj berhasil menyeimbangkan dua kepentingan utama, yaitu menurunkan biaya yang ditanggung langsung jemaah tanpa membengkakkan subsidi dari nilai manfaat.

Meski begitu, Mustolih menekankan, subsidi yang berasal dari nilai manfaat harus terus dikurangi demi keberlanjutan (sustainability) dana haji jangka panjang.

"Jika ingin populis bisa saja nilai manfaat dinaikkan, tapi dampak jangka panjangnya bisa mengganggu sistem keuangan haji. Idealnya, subsidi yang bersumber dari nilai manfaat ini ke depan harus terus dikurangi," tegasnya.

Mustolih bilang saat ini terdapat ketimpangan subsidi yang signifikan, di mana nilai manfaat dana haji yang bersumber dari setoran awal 5,5 juta calon jemaah mencapai Rp 172 triliun.

Sementara itu, subsidi yang diberikan kepada jemaah yang berangkat lebih dulu (rata-rata Rp 33 juta/orang) jauh lebih besar dibandingkan jemaah haji tunggu (virtual account) yang hanya menerima rata-rata Rp 500.000 per tahun.

"Jumlah subsidi kepada jemaah haji yang berangkat lebih dulu dan jemaah haji tunggu jumlahnya terlalu timpang dan tidak adil sehingga bisa membahayakan keberlangsungan keuangan haji dan BPKH," katanya.