/2026/04/07/2130712330.jpg "SRBI Mendekati Rp 1.000 Triliun, Ekonom Ingatkan Risiko ke Kredit dan SBN")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, bank sentral terus habis-habisan melakukan upaya stabilitasi. Ini juga tercermin dari outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang terus meningkat dan mendekati Rp 1.000 triliun.
Hingga April 2026, outstanding SRBI tercatat mencapai Rp 957,91 triliun atau meningkat Rp 227 triliun secara year to date (YtD) selama kurun waktu empat bulan jika dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar Rp 730,90 triliun.
Mayoritas kepemilikan SRBI masih didominasi institusi perbankan dengan porsi 70,35% atau sebesar Rp 673,90 triliun per April 2026, dan porsi non bank sebesar 23,78%. Sementara itu, investor asing tercatat memiliki Rp 192,17 triliun, investor domestik Rp 35,66 triliun, dan lainnya Rp 56,19 triliun.
Baca Juga: Prabowo Bakal Bentuk Satgas Deregulasi buat Atasi Hambatan Investor, Ini Kata Celios
Adapun mata uang Garuda kembali menembus level terendah pada penutupan perdagangan Kamis (14/5/2026), yakni sebesar Rp 17.529 per dollar AS atau melemah 0,30% dibandingkan posisi Rabu (13/5/2026) di level Rp 17.476 per dollar AS.
Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, selain faktor perang Iran dengan Israel-AS yang memicu kenaikan harga minyak, pelemahan rupiah juga disebabkan kebutuhan domestik terhadap valuta asing terutama dollar AS meningkat untuk kebutuhan para importir, hingga pembayaran dividen ke luar negeri.
Di satu sisi, instrumen ini efektif menopang rupiah di tengah berbagai tekanan sekaligus. Namun di sisi lain, penerbitan SRBI yang terlalu besar dalam periode yang panjang, memiliki sejumlah potensi risiko ke pasar keuangan, biaya moneter, ekspansi kredit tertahan karena bank lebih banyak menyerap SRBI, hingga dampaknya ke perekonomian.
Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede menilai besarnya penerbitan SRBI menunjukkan Bank Indonesia tengah mengandalkan instrumen pasar untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan global dan domestik.
“Penerbitan SRBI yang sangat besar menunjukkan bahwa Bank Indonesia sedang memakai instrumen pasar untuk menahan tekanan rupiah tanpa hanya mengandalkan cadangan devisa,” ujar Josua kepada Kontan, Kamis (14/5).
Menurutnya, langkah tersebut masih masuk akal karena rupiah sedang menghadapi tekanan dari tingginya harga minyak, ketegangan di Timur Tengah, arus modal yang sensitif, kekhawatiran defisit fiskal, hingga sentimen negatif pasar saham.
Namun, Josua mengingatkan bahwa besarnya volume SRBI berpotensi mengganggu penyaluran likuiditas ke sektor riil apabila bank lebih memilih menempatkan dana pada instrumen tersebut ketimbang menyalurkan kredit.
Ia menjelaskan, SRBI menjadi menarik karena menawarkan imbal hasil kompetitif, risiko rendah, serta likuiditas yang baik. Di tengah ketidakpastian global, perbankan juga cenderung lebih berhati-hati menyalurkan kredit, terutama kepada sektor usaha yang terdampak pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, dan lemahnya daya beli masyarakat.
Baca Juga: PPIH Arab Saudi 2026 Bentuk Satuan Operasi Armuzna untuk Kelancaran Puncak Haji
“Maka benar bahwa SRBI berpotensi menahan laju kredit jika volumenya terlalu besar dan imbal hasilnya terlalu menarik dibandingkan kredit produktif,” katanya.
Meski demikian, Josua menilai kondisi likuiditas ekonomi secara keseluruhan belum terlalu ketat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 yang masih tumbuh 9,7% dan kredit yang masih tumbuh di atas 9%.
“Masalahnya lebih pada alokasi likuiditas, yaitu dana ada, tetapi tidak seluruhnya mengalir ke kredit produktif,” jelasnya.
Josua juga menilai SRBI berpotensi memperlambat transmisi penurunan suku bunga kredit. Ia mencontohkan, meskipun BI Rate sudah turun 125 basis poin sepanjang Januari hingga Oktober 2025, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun 56 basis poin dan suku bunga kredit turun sekitar 20 basis poin.
“Semakin besar peran SRBI, semakin besar pula risiko bahwa kebijakan stabilisasi rupiah justru menahan percepatan kredit dan ekspansi usaha,” ungkapnya.
Di sisi lain, SRBI juga memberikan manfaat bagi pasar keuangan. Instrumen ini dinilai mampu membantu menopang rupiah, menarik arus modal asing jangka pendek, memperdalam pasar uang, serta menyediakan instrumen likuid bagi perbankan dan investor.
Namun, Josua mengingatkan adanya risiko ketergantungan pasar terhadap instrumen Bank Indonesia apabila SRBI terlalu dominan.
“Investor akan melihat stabilitas rupiah bukan berasal dari perbaikan ekspor, neraca transaksi berjalan, atau kepercayaan fiskal, melainkan dari imbal hasil tinggi yang harus terus dijaga,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut dapat membuat stabilitas rupiah menjadi mahal dan rentan berubah ketika investor asing keluar secara tiba-tiba.
Selain itu, dampak terhadap pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga perlu diwaspadai. Jika SRBI menawarkan imbal hasil lebih menarik dengan risiko lebih rendah, sebagian dana investor dan bank berpotensi bergeser dari SBN ke SRBI.
Akibatnya, permintaan terhadap SBN dapat melemah dan biaya pembiayaan pemerintah berpotensi meningkat. Menurut Josua, kondisi ini relevan dengan hasil lelang SBN pada 13 Mei 2026 yang mencatat permintaan terlemah dalam lebih dari satu tahun, dipengaruhi pelemahan rupiah dan kekhawatiran terhadap defisit fiskal akibat kenaikan harga minyak.
“SRBI memang membantu rupiah, tetapi jika terlalu besar dapat menciptakan persaingan dana dengan SBN dan kredit,” ujarnya.
Dari sisi operasi moneter, Josua memperkirakan biaya bunga bruto SRBI dapat mencapai Rp 46 triliun hingga Rp 55 triliun per tahun apabila outstanding mendekati Rp 920 triliun dengan rata-rata imbal hasil 5%-6%.
Bahkan, jika outstanding mendekati Rp 1.000 triliun, biaya bruto tersebut dapat naik menjadi sekitar Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun per tahun.
Ia menegaskan, meskipun bank sentral tidak berorientasi pada laba, biaya stabilisasi rupiah tetap perlu diperhatikan karena dapat menekan surplus BI dan mempersempit ruang pengelolaan neraca keuangan jika berlangsung terlalu lama.
“Yang perlu dipantau adalah apakah biaya SRBI hanya bersifat sementara untuk meredam tekanan rupiah, atau berubah menjadi biaya permanen karena pasar hanya mau masuk ke aset rupiah jika diberi imbal hasil tinggi,” katanya.
Josua menilai risiko terbesar muncul apabila penerbitan SRBI terus meningkat tetapi rupiah tetap melemah. Dalam kondisi tersebut, pasar dapat menilai instrumen tersebut tidak lagi efektif sehingga BI perlu menaikkan imbal hasil lebih tinggi, menggunakan lebih banyak cadangan devisa, atau mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.
“Kombinasi ini dapat memperketat kondisi keuangan, menekan kredit, mengerek biaya dana pemerintah, dan memperlambat pemulihan sektor riil,” katanya.
Menurutnya, SRBI sebaiknya tetap menjadi instrumen taktis dalam bauran kebijakan moneter, bukan menjadi penopang utama stabilitas rupiah dalam jangka panjang.
“SRBI efektif sebagai rem darurat untuk stabilitas rupiah, tetapi tidak boleh menjadi rem permanen yang membuat mesin kredit dan investasi berjalan lambat,” tutup Josua.
Baca Juga: Petugas Haji Siaga Dampingi Jemaah Lansia yang Berangkat Tanpa Pendamping
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
