Reporter: Martina Prianti | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pernyataan Jepang siap angkat kaki dari PT Indonesia Aluminum Asahan (Inalum), tampaknya tidak mendorong pemerintah untuk tegas menentukan sikap soal Inalum.
Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, sejauh ini pemerintah tetap berpegang pada dua opsi dalam bernegosiasi kerjasama dengan Jepang. Opsi yang dimaksud, pertama pemerintah tidak melanjutkan kerjasama, artinya pemerintah akan mengambil alih saham inalum milik Nippon Asahan Alumunium Co.Ltd (NAA).
Opsi kedua, Indonesia melanjutkan kerjasama dengan Jepang dengan syarat kontrak berikutnya harus lebih menguntungkan Indonesia.
Menurut Hatta, pemerintah baru akan mengambil sikap jika audit mengenai aset Inalum oleh tim independen selesai. "Kita punya dua opsi, setelah tim teknis bekerja, mengaudit asetnya yakni berapa
kewajiban pemerintah bila harus mengambil dan bagaimana nanti kalau kita melanjutkan kerjasama. Pemerintah tunggu hasil audit," ucap Hatta ketika ditemui di kantornya, Rabu (28/7).
Soal kapan hasil audit itu akan dikantongi pemerintah, Hatta mengaku juga belum mendapatkan kepastian. Yang pasti, kalau pada akhirnya pemerintah memutuskan akan mengambil alih seluruh saham Inalum maka Badan Usaha Milik Negara-lah yang akan mendapatkan prioritas.
Sebagaimana diketahui Inalum adalah proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dan investor asal Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium Co.Ltd (NAA) sejak 1975. Kontrak kerjasama tersebut akan berakhir 2013 nanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
