/2018/01/02/786775119.jpg "Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 527,4 Triliun hingga Agustus 2026")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp 506 triliun hingga 31 Agustus 2026 atau naik dari periode sama tahun lalu Rp 464,4 triliun.
Realisasi tersebut setara 60,8% dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi pembiayaan utang tersebut masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2026 atau masih berada dalam jalur (on track).
“Pembiayaan utang neto saat ini realisasi sampai 31 Agustus ada Rp 506 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).
Baca Juga: Dirjen Pajak Bimo Bantah Isu Restitusi Pajak Ditahan dan Dialihkan Jadi Obligasi
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pembiayaan utang neto tersebut terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Hingga akhir Agustus 2026, pembiayaan melalui SBN tercatat sebesar Rp 527,4 triliun atau mencapai 66% dari target APBN sebesar Rp 799,5 triliun. Realisasi ini juga naik bila dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 642,6 triliun.
Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat Rp 21,4 triliun atau 65,6% dari target. Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pembiayaan melalui pinjaman sebesar Rp 32,7 triliun.
Suahasil menegaskan, pemerintah akan terus memantau perkembangan pembiayaan utang hingga akhir tahun.
“Jadi dengan sudah Agustus on track, ini on track. Nah karena itu sesuai dengan rencana APBN, dia on track kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” katanya.
Baca Juga: Restitusi Pajak Agustus Turun 36,96% Jadi Rp 191,82 Triliun, Ini Kata Dirjen Pajak
Di sisi lain, pembiayaan utang dikelola secara prudent dan terukur serta memperhatikan kondisi kas yang optimal dan dinamika pasar keuangan.
Kinerja pembiayaan utang on-track melalui langkah antisipatif dan active cash & debt management untuk menjaga ketersediaan likuiditas Pemerintah yang memadai.
Selain itu, target pembiayaan dipenuhi dengan mempertimbangkan cost of fund efisien dan risiko yang termitigasi serta tata kelola yang baik dan terjaganya indikator utang pada level aman.
Di tengah ketidakpastian global, Suahasil juga menyebut kondisi pasar SBN Indonesia masih solid. Pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga kondisi pasar surat berharga negara.
Suahasil menjelaskan, salah satu indikator yang diperhatikan pemerintah adalah spread atau selisih imbal hasil SBN Indonesia dengan instrumen negara lain.
Untuk SBN berdenominasi dolar AS tenor 10 tahun, spread terhadap US Treasury tenor 10 tahun berada di sekitar 97 basis poin. Posisi tersebut meningkat dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 76 basis poin.
Baca Juga: Kemenkeu Pastikan Ekonomi Kuartal III 2026 Berdampak ke Daya Beli dan Lapangan Kerja
Sementara untuk SBN rupiah tenor 10 tahun, pemerintah mencatat spread sekitar 120 basis poin.
Jika dibandingkan dengan negara lain, Suahasil menyebut spread Indonesia masih berada pada level yang dapat menarik minat investor asing.
Dalam perbandingan yang ditampilkan pemerintah, spread Indonesia tercatat 217 basis poin, sementara Filipina sebesar 253 basis poin.
“Indonesia relatif oke, kita ada spread dengan 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pemodal asing untuk membeli SBN kita,” jelas Suahasil.
Baca Juga: Pendidikan Profesi Advokat Disiapkan untuk Perkuat Kompetensi Calon Advokat
Ia menambahkan, daya tarik pasar SBN juga terlihat dari kondisi pasar primer. Hal tersebut tercermin dari bid to cover ratio dalam lelang SBN yang mencapai rata-rata 2,53 kali, lebih tinggi dibandingkan rata-rata bid to cover ratio lelang SUN yang sebesar 1,88 kali.
“Kalau lelang SUN biasanya rata-rata bid to cover ratio-nya 1,88 kali, kalau bid to cover ratio lelang SBN kita 2,53 kali,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
