Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
Alamsyah mengatakan, saat ini penerima manfaat sudah bisa menentukan jenis atau kualitas bahan pangan yang diinginkan. Namun, dari penelusuran awal yang dilakukan Ombdusman, masih terdapat beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Dari penelusuran awal, terdapat sistem penyaluran barang yang dilakukan dengan cara pemaketan. Padahal, dalam pedoman BPNT telah disebutkan bahwa e-warong tidak melakukan pemaketan.
Baca Juga: Genjot pertumbuhan ekonomi, pemerintah terapkan survei inklusi keuangan
Alamsyah juga menilai hal ini tidak sesuai dengan tujuan yakni kebebasan penerima manfaat untuk memilih jenis, kualitas hingga harga yang diinginkan.
Penelusuran awal lainnya pun menunjukkan bahwa pemilih manfaat ada yang tidak bisa memilih e-warong yang diinginkan. Selanjutnya, Ombudsman juga melihat kriteria penunjukan e-worng tersebut bukan e-warong yang sudah berpengalaman dalam menjual komoditas BPNT tetapi hanya berdasarkan pada aspek keamanan transaksi.
Baca Juga: Kemensos fokus pemberdayaan pengentasan kemiskinan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
