Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) menyebutkan, akan fokus pada program pemberdayaan dalam mengentaskan kemiskinan 5 tahun ke depan.
Direktur Jenderal Penanggulangan Fakir Miskin Kemensos Andi ZA Dulung mengatakan, pihaknya tidak hanya fokus pada bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Berkat fintech lending, angka kemiskinan di Indonesia turun 0,7%
Akan tetapi, mulai beralih pada program pemberdayaan. "Program akan di shift ke menambah program pemberdayaan," kata Andi kepada Kontan.co.id, Rabu (13/11).
Andi mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan program kelompok usaha bersama (Kube) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Ia mengatakan, dalam program itu produk-produk yang dijual adalah pangan khas lokal dan kerajinan tangan khas setempat.
"Kube sekarang (anggarannya) Rp 270 milyar. Mulai tahun 2021 kita akan mengusulkan Rp.1 triliun sampai 2 triliun," ucap dia.
Baca Juga: Sudan butuh dukungan anggaran hingga US$ 5 miliar untuk mencegah kehancuran ekonomi
Sebagai informasi, saat ini terdapat 11.000 Kube dengan masing-masing Kube terdiri dari 10 kelompok keluarga.
Meski begitu, Andi mengatakan, pihaknya juga tetap akan menganggarkan program sosial seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
Ia mengatakan, untuk program-program tersebut pihaknya akan menganggarkan sekitar Rp 58 triliun setiap tahunnya. "Target kemiskinan 5 tahun kedepan berkurang 7% dari saat ini," ujar Andi.
Baca Juga: BPS sebut 7,95% masyarakat Indonesia rawan pangan
Berdasarkan data Kemensos hingga saat ini terdapat 25,1 juta masyarakat yang tergolong miskin. Dari jumlah itu, 60 persen di antaranya berada di wilayah Pulau Jawa.
Lebih lanjut Andi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pembahasan di tingkat menteri terkait transformasi bantuan pangan non tunai (BPNT) menjadi kartu sembako.
"Kami belum ada keputusan tingkat Menteri tentang perubahan nomenklatur BPNT menjadi Kartu Sembako. Belum dibahas di tingkat Menteri, jadi kami menunggu," tutur Andi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
