Genjot pertumbuhan ekonomi, pemerintah terapkan survei inklusi keuangan

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang Januari-September 2019 mencapai 5,04%, sementara target akhir tahun 5,08%. Salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yakni menigkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan serta kemiskinan dapat ditempuh melalui upaya percepatan keuangan inklusif.

Keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman, dengan biaya terjangkau.

Baca Juga: Sri Mulyani: Globalisasi & interkoneksi memudahkan aliran dana ilegal lintas negara

"Juga harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka sendiri. Hasil akhir yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (14/11).

Survei Nasional Inklusi Keuangan Indonesia dilaksanakan berselang tiga tahun setelah ditetapkannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016. Survei tersebut dijalankan pada akhir 2018 hingga awal 2019 dengan mengukur beberapa pencapaian dari target utama.

Satuan Tugas Survei dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) melakukan survei Financial Inclusion Insights dengan menggunakan sampel yang merepresentasikan Indonesia, dalam rangka mengukur akses masyarakat kepada layanan keuangan formal. Inklusi keuangan diukur melalui akses berupa penggunaan layanan keuangan formal dan kepemilikan akun.

Baca Juga: Jerman menghindari resesi dengan pertumbuhan ekonomi 0,1% di kuartal ketiga

Anggota Satuan Tugas Survei adalah berasal dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Selain itu, survei juga difasilitasi oleh Kantar Worldpanel Indonesia dan didanai oleh Bill & Melinda Gates Foundation.