BI Agresif Serap Likuiditas Lewat SRBI, Ekspansi Kredit Sektor Rill Bisa Terhambat

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Lonjakan outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga mendekati Rp 1.000 triliun dinilai menjadi strategi Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan global dan tingginya kebutuhan valuta asing domestik.

Global Markets Economist, Myrdal Gunarto mengatakan, SRBI merupakan instrumen operasional moneter yang digunakan BI untuk menyerap likuiditas, baik dari luar negeri maupun domestik, guna memperkuat stabilitas makroekonomi dan nilai tukar rupiah.

“SRBI merupakan kebijakan yang bisa menyerap likuiditas terutama likuiditas dari luar, likuiditas valas untuk menambah suplai valas domestik sehingga pada saat permintaan valas domestik meningkat sudah ada counterpart-nya,” ujar Myrdal kepada Kontan, Kamis (14/5).

Baca Juga: SRBI Mendekati Rp 1.000 Triliun, Ekonom Ingatkan Risiko ke Kredit dan SBN

Menurutnya, instrumen tersebut cukup ampuh menjaga stabilitas rupiah karena mampu menarik masuk likuiditas valas ke dalam negeri. Dana tersebut kemudian dapat digunakan BI sebagai tambahan amunisi intervensi ketika permintaan dollar AS di pasar domestik meningkat.

Karena itu, Myrdal menilai BI memang perlu agresif melakukan intervensi di pasar valas agar efektivitas SRBI tetap terjaga.

“Kalau untuk menjaga stabilitas nilai tukar, SRBI cukup ampuh juga. Asalkan BI all out untuk melakukan intervensi forex,” katanya.

Ia bahkan menilai langkah BI harus dilakukan secara agresif ketika rupiah berada dalam tekanan tinggi.

“Kalau BI enggak all out intervensi, takut-takut ragu-ragu sama aja bohong,” ujarnya.

Namun, di balik efektivitasnya menjaga rupiah, Myrdal mengingatkan bahwa SRBI juga menyerap likuiditas domestik yang seharusnya dapat digunakan untuk fungsi intermediasi perbankan dan pembiayaan sektor riil.

Menurutnya, banyak bank maupun lembaga keuangan non-bank lebih memilih menempatkan dana di SRBI karena menawarkan imbal hasil menarik dengan risiko rendah.

“Financial intermediary jadi terganggu gara-gara banyak pemilik dana terutama bank ataupun lembaga keuangan non-bank menaruh dananya di SRBI,” katanya.

Ia menjelaskan, apabila kondisi tersebut berlangsung terlalu lama, ekspansi sektor riil dapat melambat karena dana di perbankan dan lembaga keuangan lebih banyak terserap ke instrumen moneter BI dibanding disalurkan menjadi kredit.

“Kalau itu terus menerus, ekonomi sektoral bisa nggak jalan karena ekspansi usaha butuh dana yang didapat dari lembaga keuangan seperti bank ataupun non bank,” jelasnya.

Myrdal menilai dilema BI saat ini terletak pada kebutuhan menawarkan imbal hasil SRBI yang cukup tinggi agar likuiditas masuk dan rupiah tetap stabil. Sebab, apabila imbal hasil SRBI tidak menarik, maka dana yang terserap juga akan minim.

Ia juga menyoroti risiko rollover SRBI, terutama apabila tenor instrumen banyak jatuh tempo dalam waktu dekat dan investor asing mendominasi kepemilikan.

“Kalau misalkan jatuh temponya tahun ini juga, pasti akan ada rollover. Pada akhirnya akan ada pengembalian dana keluar negeri kalau yang menyerap SRBI di awal mayoritas investor asing,” ujarnya.

Meski demikian, Myrdal menilai kenaikan biaya bunga SRBI masih relatif aman bagi Bank Indonesia. Menurutnya, BI juga memperoleh surplus dari pengelolaan moneter dan pendapatan bunga sehingga masih memiliki ruang untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

“Walaupun mereka harus memberikan imbalan yang tinggi untuk SRBI ini harusnya tidak masalah. Ini demi kestabilan kondisi ekonomi domestik,” katanya.

Hingga April 2026, outstanding SRBI tercatat mencapai Rp 957,91 triliun atau meningkat Rp 227 triliun secara year to date (YtD) dibanding posisi Desember 2025 sebesar Rp 730,90 triliun.

Mayoritas kepemilikan SRBI berasal dari perbankan dengan porsi 70,35% atau sebesar Rp 673,90 triliun. Sementara itu, investor asing tercatat memiliki Rp 192,17 triliun, investor domestik Rp 35,66 triliun dan lainnya Rp 56,19 triliun.

Baca Juga: Menghadapi Krisis Ekonomi Global, Perempuan Pelaku Usaha Harus Bisa Adaptif

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News