Kerja sama pemangku kepentingan kunci berantas aksi pemalsuan

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto

Selama pandemi aksi pemalsuan merek dagang dinilai cukup tinggi. Hal tersebut lantaran masyarakat yang di rumah saja akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk berbelanja secara daring.

"Orang berkegiatan di rumah dan mereka sangat akrab dengan media sosial dan sehingga penjualan barang palsu itu menjadi sangat tinggi karena adanya pembelanjaan yang dilakukan secara daring," paparnya.

Oleh sebab itu, kampanye membangun kesadaran akan hak kekayaan intelektual (HKI) harus dilakukan menggandeng berbagai stakeholder. Mulai dari si pemilik HKI, pemerintah, asosiasi dan lainnya.

"Karena masalah ini tuh tidak akan berkurang jika hanya diterapkan oleh pemerintah sendirian," ujarnya.

Baca Juga: International Trademark Association gelorakan kampanye anti pemalsuan

Justi menekankan, penting dibangun suatu pemahaman di masyarakat untuk menghormati hak kekayaan intelektual. Terutama di kalangan generasi muda. Di mana masih banyak anak muda di Indonesia yang membeli barang palsu.

Sementara, Yanne Sukmadewi mengatakan, sebagai pemilik atau pemegang kekayaan intelektual akan sangat dirugikan karena berpotensi kehilangan royalti dan nilai atas kekayaan intelektual.

Dampak langsung adalah kehilangan reputasi, investasi, keuntungan di satu sisi dan penjualan. Dan sisi lain, pemerintah pasti kehilangan pendapatan pajak.

"Oleh karena itu, apabila hal tersebut terus berkelanjutan maka Indonesia dapat menghadapi hambatan inovasi dan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya ketidakpercayaan investor dan berkurangnya lapangan kerja, dengan semakin sedikitnya investor yang mau berinvestasi karena kekhawatirannya akan pelanggaran kekayaan intelektual," ujar Yanne.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News