Komisi IV DPR Minta Pemerintah Kasih Efek Jera terhadap Pengoplos Beras

Rabu, 16 Juli 2025 / 17:58 WIB

ILUSTRASI. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memberikan efek jera bagi pelaku pengoplos beras medium menjadi premium yang tengah ramai diperbincangkan publik baru-baru ini. Pasalnya, diduga oplosan beras ini menyeret 212 merek beras di tanah air.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyelesaikan prahara oplosan beras yang diduga merugikan masyarakat hingga Rp 99 triliun per tahun.

“Kalau memang ada yang nakal-nakal itu yang nakal dikasih efek jera, mau itu (perusahaan) yang besar atau yang kecil dikasih efek jera supaya tidak merugikan masyarakat,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Kementan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (16/7).

Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan mengungkapkan, persoalan ini harus dituntaskan segera dan tidak berlarut-larut agar tak menimbulkan kepanikan pasar. Menurutnya, ini juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk pangan hingga produsen.

“Kalau kepercayaan terhadap produk dan terhadap produsen bukan semakin meningkat tetapi dari kasus oplosan ini semakin menurun itu juga menjadi tantangan berat bagi masyarakat dan pemerintah,” ungkapnya.

Selain itu, Daniel menilai, kejadian ini jangan berhenti sekedar dipenegakan hukum yang tegas, tetapi perlu menjadi momentum reformasi tata niaga pangan agar kejadian serupa tak terulang.

“Saya dalam hati berpikir jangan-jangan seluruh produk pangan kita yang ada di Indonesia adalah oplosan yang ketahuan baru beras, jangan-jangan. Sehingga sebelum itu terjadi, segera lakukan reformasi di bidang pangan, belum minyak, kemarin BBM dan itu yang kita khawatirkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa produsen beras yang terduga melakukan pengoplosan beras telah disampaikan aparat penegak hukum (APH).

Amran mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi gabungan bersama Satgas Pangan dan menemukan adanya dugaan pengoplosan beras oleh 212 merek.

Menurutnya, modus yang digunakan tidak hanya merugikan konsumen dari sisi kualitas, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp 99 triliun.

“Kalau ini terjadi selama 10 tahun, kerugiannya bisa mencapai Rp 1.000 triliun. Ini harus kita selesaikan bersama,” tegas Arman dalam keterangan resminya, Selasa (15/7).

Dalam keterangan sementara, terdapat empat produsen beras diduga melakukan pelanggaran mutu dan takaran beras. Di antaranya, Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).