Insentif Pajak dan Subsidi Listrik Dinilai bisa Atasi Pelemahan Ekonomi Semester II

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Melemahnya konsumsi rumah tangga dan minimnya ekspansi sektor usaha masih menjadi tantangan serius bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II-2025.

Bahkan, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan, dengan berbagai stimulus yang digelontorkan pemerintah, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 diperkirakan tumbuh 4,7% secara tahunan (year on year/YoY).

"Kuartal II kita sedang pertahankan momentumnya, kemarin kan kita sudah lihat bahwa yang kita hadapi adalah perlambatan ekonomi global dan proyeksinya kan 4,7% (proyeksi ekonomi Indonesia akhir 2025). Nah dengan stimulus yang kita launching kemarin di kuartal II, kita berharap akan bisa lebih baik dari 4,7%,” tutur Febrio, Selasa (15/7).

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai perlambatan ini perlu segera direspons dengan dorongan fiskal yang lebih konkret dan langsung menyasar konsumsi serta dunia industri pada semester II.

Pasalnya, Bhima memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 masih akan berada di bawah 4,7%. Hal ini disebabkan oleh kombinasi efisiensi belanja pemerintah, tekanan eksternal dari perlambatan ekonomi global, serta ketidakpastian dari negosiasi tarif dagang internasional.

"Banyak pelaku usaha menahan ekspansi, rekrutmen tenaga kerja baru juga ikut melambat, dan simpanan perorangan masyarakat pun menurun,” ujar Bhima kepada Kontan, Rabu (16/7).

Menurutnya, paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama Juni-Juli hanya bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, Bhima menyarankan kombinasi insentif fiskal yang bisa langsung mendorong belanja rumah tangga dan efisiensi dunia usaha.

Perlu Insentif Pajak dan Diskon Tarif Listrik

Bhima menilai bahwa pemangkasan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu solusi untuk mendorong konsumsi. Ia mencontohkan keberhasilan Vietnam yang mampu menumbuhkan ekonominya hampir 8% di kuartal II-2025 setelah memangkas PPN dari 10% menjadi 8%.

“Pemerintah bisa mempertimbangkan penurunan PPN dari 11% menjadi 9% agar kelas menengah ke atas lebih terdorong untuk belanja,” kata Bhima.

Selain itu, ia mendorong agar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan hingga setara penghasilan Rp 7,5 juta per bulan. Langkah ini diyakini akan menambah disposable income masyarakat yang bisa dibelanjakan, memperkuat sisi konsumsi rumah tangga.

Bhima juga menyarankan agar kebijakan pajak penghasilan atau PPh 21 ditanggung pemerintah diperluas tidak hanya di sektor usaha tertentu, tetapi juga mencakup sektor jasa dan industri lainnya, guna memperkuat daya beli karyawan.

Tak hanya dari sisi konsumsi, Bhima menekankan pentingnya dukungan bagi dunia usaha, khususnya sektor padat karya. Ia mengusulkan pemberian diskon tarif listrik sebesar 40% selama enam bulan bagi sektor ini, sehingga bisa membantu biaya utilitas.

"Harus ada gebrakan insentif perpajakan yang bisa mendorong langsung serapan tenaga kerja dan mencegah daya penurunan daya beli masyarakat lebih dalam lagi," ungkap Bhima.

Bhima menegaskan bahwa karena belanja negara masih dalam fase efisiensi, maka kebijakan fiskal, khususnya insentif pajak dan subsidi langsung ke sektor riil, harus menjadi ujung tombak dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.