CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.860   -72,00   -0,46%
  • IDX 7.215   -94,11   -1,29%
  • KOMPAS100 1.103   -14,64   -1,31%
  • LQ45 876   -10,76   -1,21%
  • ISSI 218   -3,03   -1,37%
  • IDX30 448   -5,87   -1,29%
  • IDXHIDIV20 540   -6,91   -1,26%
  • IDX80 126   -1,77   -1,38%
  • IDXV30 135   -1,94   -1,41%
  • IDXQ30 149   -1,85   -1,22%

Kemenkeu Ungkap Arah Kebijakan Fiskal Pemerintahan Prabowo


Selasa, 24 September 2024 / 16:20 WIB
Kemenkeu Ungkap Arah Kebijakan Fiskal Pemerintahan Prabowo
ILUSTRASI. Kemenkeu mengungkapkan beberapa kebijakan fiskal pada 2025 yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. ICom/Am IMF-WBG/Zabur Karuru/hp/2018


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan beberapa kebijakan fiskal pada 2025 yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan, kebijakan fiskal pada tahun pertama pemerintahan Prabowo harus dirancang agar tetap adaptif dan tangkas dalam mengimplementasikan prioritas dan program pembangunan nasional.

"Itulah yang sedang kita coba lakukan," ujar Luky dalam acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024, Selasa (24/9).

Baca Juga: Tarif Cukai Tidak Jadi Naik, Produsen Rokok Tetap Waspadai Berbagai Tantangan

Oleh karena itu, kata Luky, strategi fiskal pada pemerintahan Prabowo akan difokuskan pada tiga hal ini. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja produk dan lebih banyak berinvestasi pada pembangunan daerah ini.

Kedua, mendorong konvergensi antardaerah melalui penciptaan strategi pertumbuhan multi-episentrum dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru.

Dan terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan melalui kebijakan transfer antarpemerintah yang memperhitungkan kebutuhan dan karakteristik daerah.

"Jadi untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal ini, kami fokus pada tiga hal itu, ditambah satu, bagaimana collect more dan spending better," katanya.

Tidak hanya itu, pembiayaan inovatif juga diperlukan yang membutuhkan harmonisasi antar pemerintah pusat dan juga daerah.

Selanjutnya: Kemenperin Latih Santri Surabaya dan Jogja Siap Kerja di Sektor Industri

Menarik Dibaca: Jawa Barat Waspada Bencana, Berikut Peringatan Dini Cuaca Besok (25/9) Hujan Deras

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×