kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.769.000   -15.000   -0,54%
  • USD/IDR 17.401   57,00   0,33%
  • IDX 6.888   -213,02   -3,00%
  • KOMPAS100 927   -30,33   -3,17%
  • LQ45 665   -18,91   -2,76%
  • ISSI 247   -7,95   -3,11%
  • IDX30 371   -8,66   -2,28%
  • IDXHIDIV20 456   -9,19   -1,97%
  • IDX80 104   -3,33   -3,10%
  • IDXV30 133   -2,84   -2,08%
  • IDXQ30 118   -2,82   -2,33%

Kemenkeu Ungkap Arah Kebijakan Fiskal Pemerintahan Prabowo


Selasa, 24 September 2024 / 16:20 WIB
Kemenkeu Ungkap Arah Kebijakan Fiskal Pemerintahan Prabowo
ILUSTRASI. Kemenkeu mengungkapkan beberapa kebijakan fiskal pada 2025 yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. ICom/Am IMF-WBG/Zabur Karuru/hp/2018


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan beberapa kebijakan fiskal pada 2025 yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan, kebijakan fiskal pada tahun pertama pemerintahan Prabowo harus dirancang agar tetap adaptif dan tangkas dalam mengimplementasikan prioritas dan program pembangunan nasional.

"Itulah yang sedang kita coba lakukan," ujar Luky dalam acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024, Selasa (24/9).

Baca Juga: Tarif Cukai Tidak Jadi Naik, Produsen Rokok Tetap Waspadai Berbagai Tantangan

Oleh karena itu, kata Luky, strategi fiskal pada pemerintahan Prabowo akan difokuskan pada tiga hal ini. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja produk dan lebih banyak berinvestasi pada pembangunan daerah ini.

Kedua, mendorong konvergensi antardaerah melalui penciptaan strategi pertumbuhan multi-episentrum dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru.

Dan terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan melalui kebijakan transfer antarpemerintah yang memperhitungkan kebutuhan dan karakteristik daerah.

"Jadi untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal ini, kami fokus pada tiga hal itu, ditambah satu, bagaimana collect more dan spending better," katanya.

Tidak hanya itu, pembiayaan inovatif juga diperlukan yang membutuhkan harmonisasi antar pemerintah pusat dan juga daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×