kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.773.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.739   71,00   0,40%
  • IDX 6.162   67,10   1,10%
  • KOMPAS100 813   8,13   1,01%
  • LQ45 620   4,04   0,66%
  • ISSI 218   3,97   1,85%
  • IDX30 355   2,58   0,73%
  • IDXHIDIV20 437   -1,89   -0,43%
  • IDX80 94   1,08   1,17%
  • IDXV30 121   0,41   0,34%
  • IDXQ30 115   -0,63   -0,54%

Kemenkeu Ungkap Arah Kebijakan Fiskal Pemerintahan Prabowo


Selasa, 24 September 2024 / 16:20 WIB
Kemenkeu Ungkap Arah Kebijakan Fiskal Pemerintahan Prabowo
ILUSTRASI. Kemenkeu mengungkapkan beberapa kebijakan fiskal pada 2025 yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. ICom/Am IMF-WBG/Zabur Karuru/hp/2018


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan beberapa kebijakan fiskal pada 2025 yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan, kebijakan fiskal pada tahun pertama pemerintahan Prabowo harus dirancang agar tetap adaptif dan tangkas dalam mengimplementasikan prioritas dan program pembangunan nasional.

"Itulah yang sedang kita coba lakukan," ujar Luky dalam acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024, Selasa (24/9).

Baca Juga: Tarif Cukai Tidak Jadi Naik, Produsen Rokok Tetap Waspadai Berbagai Tantangan

Oleh karena itu, kata Luky, strategi fiskal pada pemerintahan Prabowo akan difokuskan pada tiga hal ini. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja produk dan lebih banyak berinvestasi pada pembangunan daerah ini.

Kedua, mendorong konvergensi antardaerah melalui penciptaan strategi pertumbuhan multi-episentrum dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru.

Dan terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan melalui kebijakan transfer antarpemerintah yang memperhitungkan kebutuhan dan karakteristik daerah.

"Jadi untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal ini, kami fokus pada tiga hal itu, ditambah satu, bagaimana collect more dan spending better," katanya.

Tidak hanya itu, pembiayaan inovatif juga diperlukan yang membutuhkan harmonisasi antar pemerintah pusat dan juga daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×