Sumber: The Jakarta Post | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekelompok ilmuwan dari Forum Ilmuwan Muda Indonesia telah menyerukan kepada pemerintah untuk memberlakukan lockdown atau penguncian pada daerah-daerah yang dianggap zona panas dari wabah COVID-19 atau virus corona.
Melansir The Jakarta Post, mereka menyebut langkah ini sangat penting dalam upaya untuk menahan penyebaran virus menjelang liburan Ramadan dan Idul Fitri pada April dan Mei.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, para ilmuwan meminta pertemuan resmi agar mereka dapat memberikan kontribusi dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah sehubungan dengan krisis kesehatan masyarakat menjelang hari libur keagamaan besar.
Baca Juga: Editorial media China: Dunia harus belajar dari Tiongkok dalam melawan virus corona
Mengingatkan saja, bulan puasa Ramadan diperkirakan akan dimulai pada 23 April, sementara Idul Fitri, yang menandai akhir bulan puasa, diperkirakan akan jatuh pada 23 Mei.
Para ilmuwan mencatat, eksodus tahunan Idul Fitri, yang disebut mudik, di mana orang kembali ke kota asalnya di seluruh negeri, akan meningkatkan risiko epidemi nasional.
"Langkah-langkah untuk membatasi orang banyak dan pergerakan individu di daerah rentan harus dimaksimalkan jika jumlah kasus [dikonfirmasi] per hari naik menjadi dua kali lipat," kata forum itu dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.
Baca Juga: Luhut angkat bicara soal lockdown, apa katanya?
Forum ini juga merekomendasikan agar pemerintah menambah jumlah laboratorium yang ditunjuk sebagai fasilitas pengujian COVID-19 selain laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan dan mempercepat penelusuran kontak dekat.
Selain itu, forum menyerukan pembentukan segera komisi independen dari para sarjana dan praktisi dari berbagai sektor untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Kesehatan dalam mendeteksi kasus COVID-19.
Baca Juga: Ekonom: Jika lockdown diterapkan, perekonomian Indonesia bakal mati
“Keputusan harus dibuat berdasarkan kesiapan kami untuk skenario terburuk, untuk keselamatan Indonesia,” kata forum itu.
Moeldoko telah mengatakan sebelumnya bahwa pemerintah berencana untuk meminta bantuan universitas dan lembaga lain untuk mengatasi wabah COVID-19, yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah dinyatakan sebagai "pandemi".
Dia melanjutkan bahwa pemerintah tidak akan lagi hanya bergantung pada Kementerian Kesehatan dan lembaga kesehatan untuk pembaruan, tetapi akan secara aktif melibatkan para ahli kesehatan dari sejumlah universitas dalam upaya pencegahan dan manajemen penyakitnya.
Baca Juga: Ikut tablig akbar di Malaysia, 3 WNI positif terjangkit virus corona
Pada 16 Maret, Indonesia telah melaporkan 117 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, termasuk lima kematian.
Pemerintah mengumumkan pada 14 Maret bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah dinyatakan positif mengidap penyakit tersebut, dan diidentifikasi sebagai Kasus 76.
Baca Juga: Dampak virus korona (COVID-19) membuat bisnis rental kendaraan menurun drastis
Presiden Joko Widodo mengumumkan pada hari Minggu bahwa pemerintah mendesak warga untuk mempraktikkan jarak sosial dan tinggal di rumah dalam upaya nasional untuk mengekang penyebaran virus SARS-CoV-2, yang menyebabkan COVID-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
