| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.944.000 4.000 0,21%
USD/IDR 16.370 -48,00 -0,29%
IDX 7.952 15,91 0,20%
KOMPAS100 1.106 -0,20 -0,02%
LQ45 812 -1,90 -0,23%
ISSI 268 1,83 0,69%
IDX30 421 0,16 0,04%
IDXHIDIV20 488 0,14 0,03%
IDX80 122 -0,19 -0,16%
IDXV30 132 0,97 0,74%
IDXQ30 136 0,14 0,10%

Demo 28 Agustus, Said Iqbal : Gaji DPR 35 Kali Lipat dari Gaji Buruh

Kamis, 28 Agustus 2025 / 15:22 WIB

ILUSTRASI. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyebut kenaikan tunjangan anggota DPR jika dibandingkan dengan gaji buruh jumlahnya bisa mencapai 35 kali lipat. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nz.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, di mana salah satu tuntutannya menaikkan gaji pekerja 8,5% hingga 10,5% di tahun 2026. Pasalnya, kenaikan gaji anggota DPR yang belakangan mencuat dinilai 35 kali lipat lebih besar dari buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyebut kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan, bila dikalikan 12 bulan setiap anggota DPR bisa mengantongi hingga Rp 600 juta.

Sementara itu, Iqbal menyebutkan, rata-rata gaji buruh di Indonesia hanya sebesar Rp 3,5 juta per bulan dan sewa kontrakan buruh dinilai hanya sebesar Rp 700 ribu per bulan.

“Gaji DPR berapa? Rp 104 juta dengan tunjangan-tunjangannya, Rp 3,5 juta terhadap Rp 104 juta kira-kira 35 kalinya gaji DPR. Adil nggak? Itu yang ingin dikritik,” ujarnya saat orasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Iqbal menuturkan, berdasarkan informasi yang dimilikinya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama pemerintah akan menaikkan gaji buruh hanya sebesar 3% di tahun 2026.

“Saya sudah dengan Apindo dan pemerintah mau naikin gaji cuma 3%, 3% kali rata-rata upah minimum Rp 3,5 juta berarti cuma Rp 105.000. Rp 105.000 kurang dari US$ 9 per bulan,” tuturnya.

Untuk diketahui, salah satu tuntutan buruh pada aksi hari ini meminta kenaikan upah minimum sebesar 8,5% hingga 10,5% di tahun 2026.

“Aksi ini merupakan wujud konsistensi gerakan buruh menagih janji negara untuk melindungi kaum pekerja dan rakyat kecil,” kata Iqbal yang juga sebagai Presiden Partai Buruh.