/2025/06/20/1048110397.jpg "Menlu Sugiono: Indonesia Tetap Jadi Anggota Board of Peace di Tengah Konflik AS-Iran")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi anggota Board of Peace (BoP) di tengah ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran.
Menurutnya, Presiden belum ada wacana untuk keluar dari Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump ini.
"Tetap BoP," kata Sugiono di Istana Kepresidenan, Selasa (3/3/2026).
Sugiono menegaskan belum ada lanjutan pembahasan Board of Peace dengan para negara anggota. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah fokus terkait isu konflik di Timur Tengah.
Baca Juga: Presiden Prabowo Undang Jokowi hingga SBY ke Istana, Bahas Dampak Perang AS-Iran
"Board of Peace tetap kita konsultasi dengan negara anggota di Teluk karena mereka juga diserang, kan mereka anggota BoP," lanjut Sugiono.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid meminta kepada Presiden untuk mempertimbangkan secara serius opsi keluar dari keangggotaan Dewan Perdamaian bentukan AS ini.
Menurutnya kebijakan ini bisa dipilih jika memang Board of Peace justru memperluas perang di berbagai negara.
"Jangan sampai malah keberadaan Indonesia malah dijadikan sebagai alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang ini gitu loh. Karena mestinya damai malah kemudian terjadi perang yang melebar ke mana-mana,” ujarnya.
Menurut Hidayat, sejak awal Board of Peace dibentuk untuk menghadirkan perdamaian, tidak hanya di Palestina, tetapi juga di kawasan konflik lainnya.
Baca Juga: Cadangan BBM RI Cuma untuk 20 Hari, Ini yang Terjadi Jika Perang Berlarut-larut
Namun, Dia menilai kondisi yang terjadi saat ini justru berlawanan dengan tujuan tersebut. “BoP itu katanya untuk menghadirkan perdamaian, bahkan bukan hanya di Palestina tapi di kawasan konflik yang lain. Tapi ternyata justru sekarang justru yang menciptakan BoP justru malah mengembangkan perang. Jadi wajar bila kemudian efektivitas daripada lembaga atau badan perdamaian ini menjadi dipertanyakan,” kata Hidayat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
