Reporter: Benedictus Bina Naratama | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Serikat Pekerja DKI Jakarta menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pernyataan ini diambil setelah formula kenaikan harga BBM tidak dimasukkan di dalam perhitungan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 DKI Jakarta.
Anggota Dewan Pengupahan perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Dedi Hartono menuturkan kenaikan harga BBM memiliki dampak besar terhadap buruh karena UMP 2015 DKI Jakarta hanya naik 10,5% saja dari UMP tahun ini.
"Pasti berdampak besar, karena kenaikan BBM diatas 30%, sedangkan UMP 2015 hanya sebesar Rp 2,7 juta perbulan," ujarnya.
Ia menjelaskan dasar ketetapan UMP sebesar Rp 2,7 juta tersebut adalah KHL yang disurvei berdasarkan harga pasar di tahun dan bulan yang berjalan.
"Nilai KHL yang ditambahkan oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 6,13% tidak bisa dijadikan dasar pemenuhan kebutuhan hidup bagi pekerja dan buruh di tahun yang akan datang karena kenaikan harga BBM akan berdampak kepada kenaikan rata-rata dari nilai KHL yang telah disurvei," tekan Dedi.
Oleh karena itu, pihaknya pada sidang dewan pengupahan untuk menetapkan besaran UMP 2015 beberapa waktu yang lalu telah menawarkan formulasi kenaikan harga BBM di dalam rekomendasi UMP sebesar Rp 3,5 juta.
"Jika buruh menuntut Rp 3,5 juta sangat mendasar karena formulasinya jelas, yaitu KHL ditambah pertumbuhan ekonomi, produktivitas, inflasi, dan kenaikan BBM," jelasnya.
Dedi berharap Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta dapat merevisi kebijakan besaran nilai UMP 2015 Rp 2,7 juta tersebut. "Tinggal Gubernur memutuskan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan rasionalitas yang ada saat ini," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
