Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah mengakui, Program Keluarga Berencana (KB) sejak era reformasi kurang diperhatikan. Apalagi, masa kekuasaan pemerintah saat ini hanya dibatasi hingga lima tahun. Akibatnya, tingkat kelahiran dan pertambahan jumlah penduduk terus mengalami kenaikan signifikan.
Hal itu dikatakan Wakil Presiden Boediono saat membuka Temu Nasional Keluarga Berencana dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia 2013 di Jakarta Convention Center, Kamis (26/9).
"Memang sejak era reformasi, kegiatan program KB banyak tersisihkan oleh kepentingan jangka pendek. Di masa lalu, Indonesia bisa menurunkan tingkat fertility rate di angka 5.6 pada era 1970-an hingga hanya sekitar 2.6 pada awal tahun 2000," terang Wapres.
Namun, lanjut Boediono, jumlah ini tak banyak mengalami perubahan hingga sepuluh tahun pasca reformasi. Ia menilai, angka itu terlalu tinggi untuk mencapai keseimbangan demografis.
Karena itu, sasaran pembangunan jangka menengah Indonesia adalah 2.1 di tahun 2016. Jadi perbedaannya masih sangat besar.
Menurut Mantan Gubernur Bank Indonesia itu, saat ini, program KB sangat penting kembali disosialisasikan secara serius agar dapat menekan jumlah penduduk.
Apalagi, wapres beralasan, sumber kemajuan suatu bangsa berasal dari kualitas sumber daya manusianya dan bukan jumlah manusianya.
Karena itu, bila jumlah penduduk bisa dikendalikan, maka orang tua dan pemerintah bisa mendidik anak-anak mereka secara lebih baik dan berprestasi.
Intinya, kualitas pendidikan anak-anak harus lebih baik ketimbang kualitas pendidikan yang didapatkan orang tuanya. Untuk itu, alasan lain untuk ber-KB adalah demi meningkatkan kualitas hidup seluruh keluarga.
Sebab, dengan lahirnya generasi yang lebih baik, maka akan mampu meningkatkan derajat kesehatan keluarga sekaligus merencanakan anak-anak dengan kualitas yang lebih baik dari orang tuanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
