Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Program Keluarga Berencana kembali digalakkan untuk menahan laju pertumbuhan penduduk. Agar program tersebut sukses, Fraksi Partai Demokrat di Komisi IX DPR mengusulkan pemerintah membentuk Klinik Keharmonisan Keluarga.
Klinik ini nanti tidak hanya bertugas untuk membagikan alat kontrasepsi atau penyuluhan tentang KB saja. Namun, klinik ini juga memberikan bimbingan tentang masalah seksualitas, kesehatan organ tubuh dan kelamin, gizi, serta pendidikan.
Selain itu, klinik ini juga bisa memberikan fasilitas konsultasi tentang masalah-masalah rumah tangga. "Kegagalan KB disebabkan karena rendahnya pengetahuan tentang kesehatan dan seksualitas," kata Subagyo Partodihardjo, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Jumat (20/8).
Subagyo optimis, bila klinik ini berjalan, laju pertumbuhan penduduk bisa diatur. Selain itu, juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Karena klinik ini akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kerumahtanggaan sehingga mereka bisa mengatur perekonomian rumah tangga masing-masing," kata Subagyo.
Sejatinya, pemerintah sudah mendirikan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun, lembaga tersebut tidak bisa bergerak secara teknis. "Padahal, untuk KB harus terjun langsung ke masyarakat," kata Subagyo.
Tak heran, bila dalam lima tahun terakhir, terjadi ledakan penduduk. Dari hasil sensus penduduk 2010 kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa. Ini mengalami pertumbuhan 15,85% dalam 10 tahun terakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
